Meski Dilarang, Mahasiswa Makassar Nekat Demo Tolak Pelantikan Jokowi

16 Okt 2019, 13:48 WIB

IDN Times/Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Massa Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) berunjuk rasa di depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (16/10). Mereka menyatakan penolakan atas pelantikan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin sebagai Presiden-Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.

Massa GAM berdemonstrasi di pertigaan Jalan AP Pettarani - Jalan Letjen Hertasning, sekitar pukul 14.00 Wita. Mereka berorasi menyuarakan pernyataan sikap di tengah arus lalu lintas. Massa menarik perhatian masyarakat dengan membakar ban bekas di tengah jalan.

Demonstrasi ini jelang pelantikan Jokowi-Ma'ruf di Jakarta, 20 Oktober 2019. GAM beranggapan rencana pelantikan berlangsung di tengah berbagai kondisi bangsa yang sangat mengkhawatitkan. Mereka mencontohkan terbitnya sejumlah kebijakan pemerintah dan DPR berupa rancangan undang-undang yang dianggap tidak pro rakyat.

"Segala polemik yang terjadi di negara ini merupakan suatu kegagalan total bagi Presiden Jokowi sebagai komando tertinggi di bangsa ini. Sikap Presiden yang terkesan lamban tidak lagi menjadi pemimpin ideal bagi masyarakat," kata Muhammad Yunus, jenderal lapangan GAM.

1. Aktivis ungkap alasan menolak pelantikan Jokowi

IDN Times/Aan Pranata

Aktivis GAM mengungkapkan sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian Pemerintah. Di antaranya konflik Papua yang masih bergejolak, RUU KUHP yang tidak pro rakyat, pelemahan institusi KPK, kenaikan iuran BPJS, serta penanganan unjuk rasa yang represif.

Yunus mengatakan, Jokowi layak dilantik kembali sebagai presiden jika mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut. GAM menyatakan menolak pelantikan Jokowi jika:

Tidak menyelesaikan konflik di Papua
Tidak mencopot Kapolri Jenderal Tito Karnavian
Tidak mencopot Wiranto sebagai Menko Polhukam
Tidak membatalkan RUU yang tidak prorakyat
Tidak membubarkan BPJS

2. Demonstran sempat menutup sebagian badan jalan

IDN Times/Aan Pranata

Aksi demonstrasi massa GAM sempat menimbulkan kemacetan arus lalu lintas di sekitar Kantor DPRD Makassar. Itu karena peserta aksi berdiri menutup sebagian badan jalan.

Demonstrasi ini berlangsung damai. Sejumlah petugas polisi nampak berjaga di sekitar lokasi. Selain mengawal demonstrasi, polisi juga mengatur pengendara atau pengguna jalan untuk menghindari titik aksi.

3. Demonstrasi berlangsung di masa yang dilarang Kapolda

IDN Times/Aan Pranata

Unjuk rasa di kawasan DPRD Makassar berlangsung di tengah masa yang dilarang oleh Kapolda Sulsel Irjen Mas Guntur Laupe. Kapolda melalui diskresi melarang semua bentuk demonstrasi di wilayahnya mulai tanggal 16, hingga 20 Oktober yang bertepatan pelantikan presiden di Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani mengatakan, larangan berdemonstrasi berlaku lima hari, sejak Rabu (16/10). Semua kegiatan demonstrasi yang digelar pada masa tersebut dianggap ilegal. Demonstrasi baru dibolehkan kembali setelah 20 Oktober.

"Dengan demikian jika masih ada unjuk rasa maka dipastikan ilegal. Maka TNI POLRI akan bertindak tegas," kata Dicky.

Menurut pantauan di lokasi, tidak ada upaya polisi membubarkan massa demonstran.