Makassar Kembali Kekurangan Blangko e-KTP

Puspa mengungkapkan, antrean pemohon e-KTP di Makassar tidak hanya berisikan pendaftaran baru yang melalui perekaman data kependudukan. Sebagian di antaranya merupakan warga yang sudah pernah mendapatkan e-KTP.

Mereka yang sudah pernah mendapatkan e-KTP dengan masa berlaku seumur hidup, umumnya mengajukan penggantian. Sebab ada yang kartunya rusak, hilang, atau ingin mengajukan perubahan data kependudukan.

Warga Kota Makassar yang belum memegang kartu fisik e-KTP, tetap bisa mengakses berbagai layanan  publik. Sebab fungsi e-KTP untuk sementara digantikan oleh Surat Keterangan (Suket). Surat ini diberikan kepada warga yang telah merekam data kependudukan dan menanti pencetakan e-KTP.

Suket, antara lain, berlaku sebagai pengganti e-KTP untuk pengurusan administrasi di perbankan, transportasi, dan lain-lain. "Suket sah digunakan, karena diakui dan diatur dalam undang-undang kependudukan," kata Puspa.

Pada April lalu, jelang Pemilihan Umum 2019, Pemkot Makassar mendistribusikan 30 ribu lembar e-KTP kepada masyarakat yang masuk daftar tunggu. Jumlah itu sesuai lembaran e-KTP yang diikutkan dalam program cetak cepat nasional di Kemendagri.

Penduduk Kota Makassar, menurut Disdukcapil, berjumlah lebih dari 1,4 juta jiwa. Dari jumlah tersebut, lebih dari 981 ribu di antaranya wajib KTP. Namun hingga Februari 2019, baru sekitar 933 ribu lebih yang telah merekam data kependudukan.

Puspa mengimbau masyarakat yang tergolong daftar itu, agar segera menuntaskan perekaman data, yang bisa dilakukan di Kantor Disdukcapil atau pun di setiap kantor kecamatan.