Mahasiswa Kedokteran Unhas Desak Menteri Kesehatan Mundur
- Mahasiswa FK Unhas dukung gerakan perubahan di Kemenkes dan desak penggantian Menkes Budi Gunadi Sadikin.
- Penolakan terhadap mutasi dokter yang dinilai tidak transparan, serta dukungan untuk Prof. Zainal Muttaqin dan dr Piprim B Yanuarso.
- Kritik terhadap kebijakan Kemenkes yang dianggap sarat kepentingan politik dan tidak berpihak pada kebenaran, serta harapan agar tindakan mutasi lebih dipertimbangkan.
Makassar, IDN Times - Aksi pernyataan keprihatinan nasional atas kondisi pendidikan kedokteran dan layanan kesehatan Indonesia tak hanya diikuti para guru besar. Sejumlah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas), turut menyuarakan dukungan dan mendesak penggantian Menteri Kesehatan.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Kedokteran Unhas, Andi Fadil Mutawakkil, menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aksi ini bukan bentuk penggiringan oleh para guru besar. Menurutnya, gerakan tersebut lahir dari kesadaran kolektif mahasiswa untuk berada dalam barisan yang sama.
"Kami dari himpunan mahasiswa kedokteran Unhas mengadakan gerakan tersebut bukan berarti kita ditunggangi oleh guru kami. Karena kita melihat guru kami yang bergerak, masa kami mahasiswa tidak bergerak," kata Fadil di pelataran FK Unhas, Selasa (20/5/2025).
1. Menkes bukan berasal dari latar belakang dokter
Fadil juga menyatakan penolakan terhadap kebijakan mutasi sejumlah dokter yang dinilai tidak transparan, serta mendesak penggantian Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin. Dia menilai sang menteri tidak memahami dunia kesehatan secara utuh karena bukan berasal dari latar belakang dokter.
"Kami setuju dengan apa hal-hal yang disampaikan. Kami juga meminta Menteri Kesehatan Indonesia untuk diganti. Alasan penggantian karena tidak sesuai dengan jalan bagaimana pendidikan dokter Indonesia tersebut," kata Fadil.
2. Singgung soal pembungkaman dan mutasi dokter
Muhammad Hanif Mutahari, perwakilan Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia (ISMKI) Wilayah IV, menyebut mahasiswa telah lama mencermati kebijakan sektor kesehatan, mulai dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 hingga Peraturan Menteri Kesehatan 2025. Dia juga menyinggung kasus pembungkaman terhadap Prof. Zainal Muttaqin dan mutasi dr Piprim B Yanuarso.
Prof Zainal Muttaqin merupakan seorang dokter spesialis bedah saraf sekaligus Guru Besar Kedokteran Universitas Diponegoro. Dia diberhentikan pada 5 April 2023 diduga lantaran kerap mengkritik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Sementara dr Piprim B Yanuarso, yaitu Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dimutasi oleh Kemenkes dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) ke Rumah Sakit Fatmawati (RSF) pada April 2025. Mutasi itu diduga tidak terlepas dari sikap IDAI yang menolak pengambilalihan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak oleh Kemenkes.
"Ketika ada pemberitaan bahwa hari ini akan ada penyataan sikap dari guru-guru besar kami, jujur kami sangat senang karena merupakan sebuah kehormatan bagi kami berada di satu barisan yang sama bersama guru-guru kami untuk membela kebenaran," kata Hanif.
3. Kebijakan Kemenkes dinilai sarat kepentingan politik
Sementara itu, Waode Nabila Nurul Fatima, mahasiswa semester enam FK Unhas, menilai kebijakan Kemenkes belakangan ini sarat kepentingan politik dan tidak berpihak pada kebenaran. Dia meminta Menteri Kesehatan memberikan alasan terbuka atas mutasi dokter yang dianggap tidak adil.
"Saat ini, Kemenkes ingin melakukan sesuatu untuk mengeluarkan IDAI dari kolegium atau organisasi profesi. Maka dari itu, kita sebagai mahasiswa seharusnya menunjukkan keberpihakan terhadap sesuatu yang benar," katanya.
Nabila berharap Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk kembali mempertimbangkan mengenai tindakan mutasi kepada dokter yang dinilainya tanpa alasan yang jelas. Dia juga berharap Menkes lebih mempertimbangkan tindakannya ke depan agar tidak merugikan dokter-dokter lainnya.
"Saya harap dunia kesehatan bisa terus berjalan sebagaimana mestinya dan tidak ada urgensi politik yang merugikan salah satu atau beberapa pihak," kata Nabila.
