Dibangun Ulang, Gedung DPRD Sulsel Akan Penuhi Standar Keselamatan
- Gedung DPRD Sulsel akan direkonstruksi total
- Kementerian PU tanggung pembangunan, klaim asuransi untuk tambahan
- Fokus perbaikan pada gedung tower yang mengalami kerusakan ringan
Makassar, IDN Times - Selain gedung DPRD Makassar, gedung DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) juga bakal direkonstruksi, khususnya gedung sekretariat DPRD yang berada di bagian belakang. Hal ini berdasarkan hasil kunjungan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Dewi Chomistriana, Selasa (16/9/2025).
Ketua DPRD Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi, menyambut positif langkah Kementerian PU yang meninjau langsung kondisi gedung DPRD pasca pembakaran saat demonstrasi 29 Agustus 2025 lalu. Dia menyebut kunjungan itu menjadi sinyal awal pemulihan fasilitas publik di Sulsel.
"Itu suatu kesyukuran bahwa responnya begitu cepat dan alhamdulillah kita sudah bisa secara kasar melihat kira-kira apa yang dibutuhkan," kata Cicu, sapaannya, Rabu (17/9/2025).
1. Sejak 1978 tanpa jalur evakuasi
Pembangunan total gedung nantinya sepenuhnya ditanggung Kementerian PU. Sementara itu, klaim asuransi akan diarahkan untuk kebutuhan tambahan seperti interior dan perabotan. Menurut Cicu, pembagian tersebut akan diatur bersama agar pemanfaatannya tepat.
Dia juga menyinggung aspek desain baru yang menjadi perhatian, mengingat gedung lama yang berdiri sejak 1978 tidak memenuhi standar keselamatan terkini. Unsur jalur evakuasi, hydrant, hingga kekuatan bangunan terhadap gempa akan masuk dalam perencanaan ulang.
"Kan ini tahun 1978 bangunannya tentu tidak memperhitungkan seperti hydrant, jalur evakuasi, kekuatan gempa. Itu nanti akan jadi bagian dari perencanaan dari kementerian untuk membangun ulang," kata Cicu.
2. Anggaran pembangunan ditanggung pusat
Untuk sementara, aktivitas perkantoran DPRD Sulsel tidak lagi berlangsung di gedung utama. Seluruh kegiatan kini dipusatkan di kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi.
Adapun soal anggaran daerah, Cicu menegaskan tidak ada pos khusus dari Pemprov Sulsel pada 2026 mendatang. Instruksi Presiden menegaskan pembangunan kembali kantor pemerintahan dan fasilitas publik yang rusak saat aksi 29 Agustus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.
"Kami pemerintah daerah tentu sangat bersyukur karena pemerintah pusat mengambil alih untuk penganggaran. Selebihnya tentu akan menjadi tanggung jawab kami untuk melengkapi yang kekurangan-kekurangannya," katanya.
3. Kementerian PU fokus perbaiki gedung tower
Dari hasil identifikasi cepat, terdapat sembilan massa bangunan yang terdampak di kantor DPRD Sulsel. Kerusakan terberat ada pada ruang sekretariat dan gedung utama.
"Untuk gedung utama rusak berat, tapi secara struktur ini masih bisa digunakan. Jadi kami akan memperbaiki, hanya tidak bisa diselesaikan sampai dengan Desember 2025. Kami perlu waktu, mungkin ini bisa diselesaikan sampai Desember 2026," kata Dewi Chomistriana, dalam kunjungannya.
Kapasitas gedung lama juga sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini. Bangunan yang awalnya didesain untuk 48 orang kini menampung 85 anggota dewan. Rekonstruksi total akan dirancang untuk mengakomodasi tambahan ruang dengan target penyelesaian pada tahun anggaran 2026-2027.
Untuk tahap awal, Kementerian PU akan fokus memperbaiki gedung tower yang hanya mengalami kerusakan ringan. Proses pembersihan ditargetkan mulai satu bulan ke depan, agar pekerjaan fisik bisa segera berjalan.
"Mudah-mudahan sampai dengan Desember 2025, gedung tower itu bisa kami perbaiki, sehingga bisa digunakan untuk berkantor sementara," kata Dewi.
