Makassar, IDN Times - Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengumumkan bahwa Masjid Kubah 99 Asmaul Husna sudah bisa digunakan masyarakat umum untuk beribadah.
Masjid Kubah 99 terletak di kawasan reklamasi Center Point of Indonesia (CPI) Kota Makassar. Dimulainya penggunaan masjid ditandai dengan salat zuhur berjemaah, Sabtu (12/3/2022).
"Alhamdulillah hari ini juga kita secara resmi sudah bisa melaksanakan salat berjamaah," kata Sudirman di depan jemaah, Sabtu.
Sudirman mengungkapkan, sebenarnya masjid sudah bisa difungsikan sejak tahun 2021. Namun pemanfaatannya ditunda karena sejumlah persoalan teknis.
"Ada juga yang bocor dan sebagainya makanya kita perbaiki kembali," ujar Sudirman.
Sudirman bilang, beberapa bagian masjid, seperti atap, sempat rusak karena lama tidak digunakan sejak dibangun. Hingga akhirnya masjid bisa digunakan jelang bulan Ramadan tahun ini.
"Sebenarnya dipaksa-paksa sedikit karena saya juga sudah terlalu lama menunggu. Saya tahu saudara-saudara saya sekalian juga lama menunggu untuk masjid ini dimanfaatkan, sama saya," ujarnya.
Sudirman menjelaskan, sembari mulai digunakan beribadah, Pemprov Sulsel tengah membuka seleksi imam masjid dan muazin untuk Masjid Kubah 99 Asmaul Husna. Prosesnya tengah berjalan.
"Seleksinya juga tidak gampang-gampang dan saya tidak bisa masuk sebagai (tim) seleksi," kata Sudirman.
Sebagai syarat, Sudirman mengatakan, calon imam di masjid ini mesti menghafal banyak bacaan Alquran.
"Tadinya minimal kita pasang 20 jus. Pada akhirnya diturunkan menjadi 15 jus untuk bisa menjadi imam. Jadi tidak sembarang bisa menjadi imam di sini," dia melanjutkan.
Sudirman mewanti-wanti bahwa Masjid Kubah 99 Asmaul Husna merupakan sarana ibadah. Masjid itu tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang berbau politik, misalnya kampanye.
"Kalau dia adalah mengandung makna politik maka mohon maaf tidak bisa di tempat ini. Tidak boleh masjid ini dijadikan sebagai tempat landasan untuk berpolitik," katanya.
Sudirman berpesan kepada pengurus masjid yang terbentuk nantinya, agar memastikan masjid steril dari aktivitas politik, terutama pada momentum Pilkada atau Pemilu.
"Ini adalah aset pemerintah. Mengandung konsekuensi ketika ada mengarahkan dan sebagainya. Juga hasil pemanfaatan masjid ini selalu dikontrol melalui sistem perbendaharaan pemerintah karena masuk dalam objek tipikor," dia melanjutkan.