AJI Indonesia Bekali Jurnalis Pahami Sumber Terbuka dan Disinformasi

Sahrul juga menyoroti tantangan yang dihadapi jurnalis di tengah maraknya informasi yang tidak terverifikasi. Kondisi ini semakin terasa, terutama dengan derasnya arus informasi di media sosial.

Jurnalis dituntut lebih peka membaca situasi di tengah derasnya arus informasi, terutama yang beredar di media sosial. Berbagai bentuk seperti disinformasi, misinformasi, hingga malinformasi menjadi persoalan yang perlu ditelusuri untuk memastikan kebenarannya.

"Seluruh muatan materi dalam rangkaian kegiatan ini tentu akan menjadi suplemen atau bekal pengetahuan tambahan bagi jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya," tegasnya. 

Perwakilan Uni Eropa, Igor Pronobis, menilai saat ini kita hidup di era informasi. Karena itu, setiap individu perlu terus meningkatkan keterampilan untuk menghasilkan informasi yang akurat.

"Uni Eropa menjadi salah satu pihak yang lebih dulu menginisiasi berbagai upaya dalam menghadapi ancaman disinformasi ini," katanya. 

Dia juga menyoroti kompleksitas tantangan jurnalisme yang terus berkembang seiring kemajuan platform digital seperti Instagram dan berbagai media lainnya. Dia menyebut fenomena seperti penggunaan kecerdasan buatan dalam produksi konten hingga penipuan berbasis relasi emosional (love scam) menjadi bagian dari tantangan tersebut.

"Sering kali kita merasa tidak akan terdampak oleh disinformasi. Padahal tanpa disadari, kita bisa saja turut terlibat dalam penyebaran disinformasi yang berasal dari luar negeri," katanya. 

Menurut Igor, verifikasi informasi sebelum dipublikasikan menjadi langkah krusial bagi jurnalis. Karena itu, setiap informasi perlu dipastikan kebenarannya sebelum dibagikan ke publik.

"Pelatihan ini dirancang untuk memberikan keterampilan dan alat yang diperlukan dalam mengidentifikasi serta menangani disinformasi, bukan justru ikut menyebarkannya," katanya.

Sementara itu, perwakilan Kedutaan Polandia di Jakarta, Ecelino Lonescu, menyoroti praktik pengambilan informasi dari media asing yang kerap mengandung kekeliruan. Pemerintah Polandia menekankan perlunya menangkal disinformasi karena informasi yang salah sering dimanfaatkan untuk menggiring opini publik demi kepentingan tertentu.

"Disinformasi bisa diibaratkan sebagai kebohongan yang masuk ke ruang pribadi masyarakat untuk mengambil keuntungan," katanya. 

Sejumlah contoh menunjukkan pemberitaan media asing tentang Indonesia yang berpotensi memengaruhi stabilitas negara. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kemampuan menyaring informasi agar tidak mudah terpengaruh.

Hal ini menjadi semakin krusial bagi negara demokratis seperti Indonesia. Jika pilihan publik dipengaruhi pihak asing melalui disinformasi, maka kondisi tersebut berisiko mengarahkan masyarakat pada keputusan yang keliru.

Misalnya, platform seperti Narasi Newsroom hadir sebagai kanal yang memberikan contoh praktik disinformasi. Platform tersebut sekaligus memberi edukasi tentang cara disinformasi digunakan untuk memengaruhi persepsi publik.

"Dalam menghadapi berbagai narasi, masyarakat diharapkan tidak sekadar membandingkan, tetapi juga mampu berpikir kritis sebelum mengambil kesimpulan," kata Ecelino.