[OPINI] Menyemai HAM di Indonesia, Memetik Kebanggaan di Dunia 

2. Dilema HAM di Indonesia

Kebanggaan terpilihnya kembali Indonesia menjadi Dewan HAM PBB turut dibarengi oleh pandangan kritis yang penting juga untuk dicatat. Posisi prestisius ini dibayang-bayangi oleh banyaknya pekerjaan rumah, khususnya dalam sektor penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Kesalahan dalam memahami HAM sebagai nilai maupun sebagai norma yang mengatur negara sebagai pemangku kewajiban untuk menghormati, melindungi dan  memenuhi HAM rakyatnya sebagai pemegang hak masih sering kita jumpai.
 
Debat narasi HAM di Indonesia berlangsung dalam beragam bentuk, narasi HAM sering kali dipahami sebagai komoditas politik yang mengganggu stabilitas kekuasaan alih alih dipahami sebagai sebuah nilai dan standar etika penyelenggaraan kekuasaan. Negara membutuhkan nilai-nilai HAM sebagai upaya untuk memastikan tidak ada kekuasaan yang semena-mena dan sebagai indikator krusial untuk memahami dan menetapkan tujuan pembangunan manusia yang ideal.
 
Pencapaian pemerintah Indonesia sebagai negara pendiri Dewan HAM PBB sekaligus sebagai pemilik suara terbanyak dalam pemilihan Anggota Dewan HAM PBB idealnya mendorong kita untuk berpikir jauh lebih sistematis dan konkrit dalam memahami nilai-nilai dan persoalan HAM yang sedang berlangsung. Tantangannya ialah bagaimana membuktikan bahwa Indonesia sebagai negara panutan dan inspirasi bagi negara negara untuk memperbaiki catatan catatan hak asasi manusianya, bukan sebaliknya.
 
Kepemimpinan kedua Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin diharapkan mampu memprioritaskan pengusutan kasus pelanggaran HAM secara serius. Pemerintah harus bekerja keras membuktikan bahwa kekhawatiran bahwa status ini digunakan pemerintah Indonesia untuk berlindung dari tindakan-tindakan pelanggaran HAM dan praktik impunitas dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu.