PMII Gorontalo Nilai Penerapan New Normal Gagal, Picu Lonjakan Kasus

2. Biaya rapid test dianggap terlalu tinggi

Winowo mengatakan pemerintah daerah juga menetapkan tarif mahal untuk rapid test. Di pintu perbatasan, biaya yang dikenakan senilai Rp250 ribu per orang. Kondisi serupa juga ditemukan pada sejumlah rumah sakit dan laboratorium swasta di Gorontalo.

Merujuk surat edaran Menteri Kesehatan, biaya rapid test direkomendasikan maksimal Rp150 ribu. Tingginya biaya membuat sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri jika merasakan gejala atau punya riwayat kontak dengan orang yang terpapar.

"Dengan mahalnya tarif untuk rapid test, sehingga banyak masyarakat yang cenderung menghindari salah satu syarat masuk Gorontalo tersebut," katanya.

3. Protokol kesehatan tidak terselenggara dengan maksimal

Winowi melanjutkan, protokol kesehatan pada era new normal yang seharusnya diperketat, kenyataannya malah nyaris tanpa pengawasan. Dia mencontohkan kawasan publik seperti pasar tradisional, mal, dan pusat perbelanjaan. Winowi membandingkan dengan saat penerapan PSBB beberapa waktu lalu.

“Di mal misalnya, pengunjung yang mestinya diatur hanya 50 persen, justru tidak ada bedanya sebelum adanya COVID-19 Gorontalo,” katanya.

Menurut Winowi, melonjaknya angka COVID-19 dan abainya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan, akibat lalainya pemerintah provinsi dalam menangani permasalahan virus corona.

“PMII akan terus mengontrol kinerja pemerintah dalam hal menangani pandemi. Ada juga beberapa isu yang sedang kami advokasi dan bukan tidak mungkin dalam waktu dekat kami akan melakukan demonstrasi,” ucap Winowi.