Majukan Pendidikan Lombok Tengah NTB, Disdik Gelar Rembuk Virtual
Tingkat literasi dan numerasi pendidikan dasar jadi sorotan
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Upaya meningkatkan kualitas pendidikan dasar masih menjadi misi utama pemangku kebijakan, kendati pandemik COVID-19 membatasi ruang gerak. Namun keterbatasan tak menghalangi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), menggodok proses tersebut.
Pada hari Kamis, 5 November 2020 kemarin, sebuah pertemuan daring bertajuk Rembuk Pendidikan Kabupaten Lombok Tengah digelar. Bertindak sebagai penyelenggara, Disdik Lombok Tengah membahas persoalan mendasar plus mencari solusi bersama para perwakilan sekolah dan penggerak pendidikan anak.
Dalam rembuk daring tersebut, mereka sepakat bahwa beberapa kelompok anak di Kabupaten Lombok Tengah masih sulit mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi (analisa perhitungan). Semua sepakat bahwa pendekatan sistematis dan partisipatif yang melibatkan banyak pihak harus diambil demi mengatasi masalah utama.
Masalah juga ada di dalam rumah dan lapangan. Kesadaran orang tua dan keluarga dalam mendukung pendidikan anak diakui masih rendah. Sedangkan jumlah buku bacaan untuk meningkatkan minat baca juga masih minim.
Beberapa alternatif pun dibicarakan dalam pertemuan daring Kamis kemarin. Solusi yang ditawarkan berasal dari pengalaman dan praktik para pengajar di lapangan, dalam upaya meningkatkan literasi-numerasi di anak-anak.
Salah satunya yakni Beatriks Ningsih, Kepala Sekolah SDK Kalelapa di Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia membagi cerita peirhal program reading camp di sekolah binaannya. Strategi membagi siswa ke dalam beberapa kelompok berdasarkan kemampuan membaca terbukti berhasil.
1. Mencari cara meningkatkan kualitas pendidikan dasar di Lombok Tengah
Selain itu, beberapa prioritas utama bidang pendidikan turut dipetakan. Mulai dari program pelatihan guru dan kepala sekolah belum efektif dan merata, data relevan untuk dasar pembuatan kebijakan yang belum tersedia, tuntutan kurikulum nasional dianggap kurang adaptif dengan kondisi peserta didik dan pengajar, plus permasalahan administrasi.
Baca Juga: Pasutri Hindu dan Budha Lombok Utara Belum Punya Akta Nikah
Baca Juga: JMK-Oxfam Ajak Jurnalis Sulteng Peka Isu Gender dalam Pemberitaan