TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Respons JK soal Wacana PSBB Makassar Jilid III   

Makassar salah satu episentrum penyebaran virus corona

Ketua Umum PMI Jusuf Kalla (IDN Times/Fiqih Damarjati)

Makassar, IDN Times - Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK) buka suara menyikapi wacana Pemerintah Kota Makassar bakal menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid III. Sebelumnya, pemkot dua kali menerapkan PSBB di Makassar untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

"Harus kita tingkatkan, sudah ada upaya pencegahan. Tapi kita lebih lagi tingkatkan 3 sampai 4 kali lipat upaya pencegahannya daripada sebelumnya dan Insyaallah pasti mengurangi, menurunkan itu (penyebaran)," kata JK usai pertemuan dengan Gugus Tugas COVID-19 Sulsel di Makassar, Rabu (17/6).

1. JK tekankan, pemerintah harus tentukan nasib sendiri

Ketua Palang Merah Indonesia, Jusuf Kalla saat bertemu dengan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Rabu (17/6). Dok.IDN Times/Istimewa

Menurut JK, pemerintah seharusnya sigap melihat perkembangan kasus penyebaran virus corona di Sulsel. Terlebih, karena Sulsel saat ini, kata JK, telah menduduki peringkat keempat sebagai daerah dengan tingkat penyebaran yang masif.

Untuk itu, kata JK, pemerintah harus berani dalam mengambil kebijakan sendiri dengan pertimbangan yang betul-betul matang, semata-mata untuk menekan hingga memutus mata rantai penyebaran COVID-19. JK menyerahkan sepenuhnya kepada perangkat daerah untuk menentukan sikap.

"Itulah saya bilang jangan menyerah. Jangan menyerah kepada nasib tetapi kita harus menentukan nasib kita dengan cara berusaha dan bekerja keras. Saya percaya Pak Gubernur dan Panglima bisa melaksanakan itu dengan bekerja sama dengan lainnya PMI siap untuk membantu upaya itu," tegas JK.

Baca Juga: Jusuf Kalla Paparkan Skema Penanganan COVID-19 di Sulsel

2. Intervensi pemerintah sangat diperlukan

Rapid test massal di Makassar, Selasa (12/5). Humas Pemprov Sulsel

JK memberikan masukan, bagaimana seharusnya pemerintah daerah mengambil kebijakan dalam menangani persoalan COVID-19 di Sulsel. Pemerintah melalui gugus tugas COVID-19, disebutkan JK, bisa melalukan intervensi agar laju penyebaran virus dapat ditekan.

"Pemerintah kita bersama-sama PMI mengintervensi. Memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap menjaga diri pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan. Terus menerus untuk menghindari (COVID-19) itu, jangan dianggap enteng," JK menerangkan.

"Yang paling penting ialah tentu kita tidak ingin COVID-19 ini lebih meluas. Sulsel ini terbesar di luar Jawa malah lebih tinggi dibanding Yogyakarta dibanding Banten," imbuh mantan Wakil Presiden RI.

Baca Juga: Jadi Episentrum COVID-19, Pemkot Makassar Pikir-pikir PSBB Jilid III

Berita Terkini Lainnya