TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Isi Fatwa MUI Rujukan Pihak Nurdin Abdullah Bantah Jaksa di Pengadilan

Polemik sengketa lahan masjid di Maros, Sulawesi Selatan

Penasihat hukum terdakwa Nurdin Abdullah, Irwan Irawan saat ditemui di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/10/2021). IDN Times/Sahrul Ramadan
Verified
Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Tim penasihat hukum terdakwa mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, memaparkan isi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), terkait status lahan yang dibanguni masjid.  

"Fatwa MUI Nomor 54 Tahun 2014, tentang status tanah yang di atasnya ada bangunan masjid," kata perwakilan tim penasihat hukum terdakwa Nurdin Abdullah, Irwan Irawan saat ditemui usai sidang di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Makassar, Kamis (21/10/2021).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran uang dari kontraktor yang digunakan untuk membeli lahan dan membangun masjid milik Nurdin Abdullah di Dusun Arra, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros.

1. Penasihat hukum sebut kendala hanya persoalan administrasi

Lokasi masjid yangn dibangun Nurdin Abdullah di kawasan Dusun Ara, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu, Maros Sulsel. IDN Times/Sahrul Ramadan

Irwan mengatakan, dalam fatwa itu termaktub sejumlah poin kesimpulan yang menegaskan status tanah yang di atasnya berdiri bangunan masjid adalah wakaf. Yang belum berstatus wakaf, wajib diusahakan oleh pemerintah untuk disertifikasi sebagai wakaf.

Kemudian, jelas Irwan, tanah wakaf juga tidak boleh ditukar, diubah peruntukannya, dijual dan dialihfungsikan. "Itu persoalan teknis dan adiministrasinya, statusnya sudah tanah wakaf. Karena itu sudah dibangunkan masjid dan peruntukannya untuk masyarakat sekitar, bukan pribadi pak Nurdin," jelas Irwan.

2. Penasihat hukum nilai sengketa lahan masjid terkesan dipaksakan

Penasihat hukum terdakwa Nurdin Abdullah, dalam sidang di PN Tipikor Makassar. IDN Times/Sahrul Ramadan

Irwan menjelaskan, persoalan administrasi yang dimaksud adalah, proses kepengurusan hingga penerbitan sertifikat tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros. "Pengukuran, penerbitan sertifikat tanah wakaf seperti itu. Karena itu persoalan administrasi negara," jelasnya.

Menurut Irwan, dakwaan jaksa penuntut umum KPK terkait kepemilikan lahan hingga proses dibangunnya masjid oleh kliennya terkesan dipaksakan. Irwan bilang, fatwa itulah yang menjadi rujukan utama dalam penyusunan materi pleidoi atau pembelaaan nantinya untuk membuktikan bahwa JPU KPK keliru.

"Itu kami akan tuangkan dalam pledoi. Kita akan tuangkan semua, apa-apa yang dari kacamata kita selaku kuasa hukum dari form pembuktian yang ada, kita akan jabarkan semua, bahwa klien kita tidak berada pada posisi dan situasi yang dijelaskan dalam dakwakan oleh JPU," kata Irwan.

Topik:
Nurdin Abdullah
masjid
Maros
KPK
suap
Update me
Berita Terkini Lainnya

Jatanras Bekuk Dua Pelaku Pemerkosaan Wanita Difabel di Makassar

KPU Makassar Sosialisasi Pemilu 2024 di Kampung Nelayan

3 Tahanan Kabur Polsek Tallo Makassar Ditangkap di Morowali

Jemaah Haji Pulang, Keluarga dan Kerabat Menjemput Berkah

Kejati Mengendus Permainan Mafia Tanah di Proyek Bendungan Paselloreng

Pasar Ekstrem Tomohon Resmi Dilarang Jual Daging Anjing dan Kucing

Kepala Kejati Sulsel Pastikan Selidiki Dugaan Aliran Dana Korupsi PDAM

Polres Gowa Tunggu Hasil Labfor Kasus Keracunan Massal Acara Nikahan

Waduh! 24 Bangkai Babi Dibuang ke Telaga di Minahasa Utara

Viral Pemuda Sinjai Nikahi Bule Polandia, Boyong Keluarga Besar