WALHI Sulsel Tolak Pembangunan Rel Kereta Api di Makassar

2. WALHI sebut proyek kereta api perlu dikaji ulang

Berdasarkan dua aspek tersebut dan hasil asesmen singkat bersama warga, ada lima pertimbangan yang menjadi cacatan WALHI untuk menolak proyek tersebut. Menurut WALHI, pertimbangan itu harus dikaji ulang oleh Badan Pengelola Kereta Api (BPKA) selaku otoritas kereta api di Sulawesi Selatan. 

Pertama yaitu kebutuhan lahan. Artinya, harus ada pembebasan lahan untuk lintasan kereta api itu. Menurut Amien, kebutuhan lahan ini patut dipertimbangkan karena saat ini juga masyarakat akan mulai berpikir apakah akan membebaskan lahannya atau tidak. 

"Karena hak untuk pembebasan lahan itu adalah masyarakat walaupun kita punya undang-undang  pengadaan tanah untuk pembangunan, tapi masyarakat punya hak untuk tidak melepaskan tanahnya, tidak mau diganti untung oleh perusahaan, atau oleh project infrastruktur," kata Amien.

Kedua, persoalan iklim. Amien mengatakan tren curah hujan meningkat setiap tahun akibat perubahan iklim. Dengan begitu, pemerintah harusnya tahu bahwa ada ancaman banjir di lokasi pembangunan proyek. 

"Kalau rel kereta api ini dibangun berdekatan dengan tol reformasi, artinya sudah ada dua project yang secara kontur tinggi. Kalau tol reformasi tinggi, ditambah lagi nanti ada rel kereta api juga tinggi, pasti akan mengikuti ketinggian tol reformasi, maka otomatis pemukiman di sekitarnya akan tergenang banjir ketika musim hujan tiba," kata Amien.