Diskusi Publik di Unhas Soroti Undang-Undang yang Dinilai Bermasalah

2. Dengan tema "Menyikapi Peran Mahasiswa dan Stabilitas Politik", diskusi membahas berbagai isu yang saat ini mengemuka

Dr. Hasrul, SH, MH, Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pankas) Unhas, mencecar habis UU KPK. Ia menyebutnya cacat formil dengan beberapa alasan seperti tidak masuk dalam Prolegnas, ketuk palu pengesahan tidak memenuhi kuorum, serta tidak peduli dengan suara rakyat. "Selain itu, UU ini juga membonsai kewenangan KPK. Bagaimana bisa lembaga hukum independen ternyata dimasukkan sebagai badan Eksekutif?", tandasnya.

Sukri, M.Si, Ph.D, salah satu pakar hukum Kampus Merah, menawarkan pandangan humanis. Baginya, demonstrasi yang digerakkan mahasiswa juga harus memikirkan nasib rakyat biasa yang sehari-harinya mencari nafkah dan menggantungkan nasib di jalanan. "Jangan sampai berjarak dengan masyarakat. Jangan sampai isu yang disampaikan tanpa artikulasi. Silakan sampaikan pesan-pesan tersebut sebab inilah yang menjadi bagian dari kita," pungkas alumnus Universitas Gajah Mada tersebut.

Pemimpin Redaksi Harian Fajar, Arsyad Hakim, menawarkan pandangan media atas aksi mahasiswa. Dalam aksi mahasiswa terbaru, seluruh media independen kompak berdiri di belakang suara mayoritas. "Ini tandanya media kita masih sangat sehat. Sepanjang ini kepentingan publik, kami wajib hadir di situ. Bisnis media adalah bisnis kepercayaan."