Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Makassar, IDN Times - 19 November lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingati Hari Toilet Sedunia yang sudah memasuki tahun keempat. Kampanye ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan sistem sanitasi yang turut mencakup pengolahan limbah rumahan, limbah padat, pengaturan air hujan, kebersihan lingkungan, hingga mencuci tangan.
Semuanya juga telah tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang PBB yang biasa disebut Suistanable Development Goals (SDGs). Pemerintah Indonesia pun tak ingin ketinggalan. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dibuat pun dibuat, demi mendukung Poin ke-6 SDGs.
Empat tahun pasca pelaksanaan PP tersebut, bagaimana kondisi sanitasi di provinsi Sulawesi Selatan? Berikut ini penjabaran singkatnya berdasarkan data terbaru Departemen Kesehatan RI, UNICEF serta Bappenas.
Baca Juga: 5 Fakta Mencengangkan Buruknya Sanitasi Ratusan Pesantren di Tangerang
1. 73 persen: Rumah yang memiliki akses sanitasi layak
Daftar pendek ini dibuka dari persentase jumlah rumah/tempat tinggal di seluruh Sulawesi Selatan dengan akses sanitasi memadai. Data dari Kementerian Kesehatan tahun 2017 menunjukkan angka mencapai 73 persen, atau di peringkat 7 nasional. Sedikit lebih baik dari Sulawesi Utara (72,83 persen), namun tertinggal dari Kalimantan Timur (76,73 persen).
Dengan total penduduk mencapai 9,5 juta jiwa (DPPS Sulsel 2017), berarti masih ada sekitar 2,5 juta lagi yang hidup tanpa sanitasi memadai. Kondisi tersebut erat kaitannya dengan kesenjangan fasilitas antara area perkotaan dan pedesaan, belum lagi berbicara masalah disparitas sosial yang masih mengemuka.
2. 67,48 persen: Desa/Kelurahan pelaksana program berbasis masyarakat
Program ini bertujuan untuk mengubah prilaku higienis serta melalui pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, atau biasa disingkat menjadi STBM.
Ada lima pokok dari program tersebut, antara lain:
- Stop Buang Air Sembarangan
- Cuci Tangan Pakai Sabun
- Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga
- Pengamanan Sampah Rumah Tangga
- Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga
Data terbaru menunjukkan jika 67,48% masyarakat Sulsel telah menjalankan program ini. Kendati masih terbentur jumlah personil kesehatan dan kesadaran dari peserta, Depkes optimis angka ini bakal melejit mengikuti tren positif nasional sejak empat tahun ke belakang.
Baca Juga: 10 Benda yang Harus Kamu Jaga Kebersihannya tapi Sering Terlupakan
3. 76,34 persen: Rumah dengan akses air layak minum
Pixabay.com/id/botolairminum Akses air minum tak bisa dilepaskan dari topik seputar sanitasi. Ketiadaan fasilitas pembuangan layak turut berimbas pada level higienis air yang digunakan sehari-hari, terutama dalam aktivitas Mandi Cuci Kakus (MCK).
Organisasi kesehatan dunia WHO secara gamblang mengatakan jika 58 persen kasus diare akut yang terjadi di seluruh dunia adalah imbas dari konsumsi air tak layak minum. Lebih jauh, UNICEF menambahkan jika ada setengah juta jiwa balita yang harus meregang nyawa setiap tahun akibat penyakit ini.
Meningkatnya persentase rumah tangga dengan sistem sanitasi turut berbanding lurus dengan jumlah masyarakat yang kini memiliki akses air bersih yakni 76,34 persen. Namun sekali lagi, ada masalah ketimpangan sosial serta kondisi alam yang turut mempengaruhi angka tersebut.
4. 30,61 persen: Persentase sekolah dengan akses jamban dasar
Sekolah adalah salah satu garda terdepan kampanye sanitasi nasional. Mulai dari air, jamban yang layak hingga kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS). Di tangan generasi muda, harapan masyarakat dengan level kesehatan tinggi ditaruh. Namun, proses mewujudkannya masih perlu kerja keras.
UNICEF, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, merilis sebuah data pada akhir tahun lalu perihal jumlah sekolah (semua jenjang) di Sulsel dengan akses jamban dasar. Hasilnya masih di bawah harapan, yakni hanya 30,61 persen.
Yang lebih banyak justru sekolah dengan akses terbatas yakni 57,67% sementara nihil akses sama sekali yakni 11,71%. Kendati cakupan sumber air sudah dalam tingkat layak (84%), UNICEF menggarisbawahi pentingnya integrasi prinsip keadilan antara wilayah perkotaan dan terpencil.
