Hak Angket Lahir dari Gagalnya Lobi DPRD dan Gubernur Sulsel
DPRD Sulsel nilai pemerintahan Nurdin Abdullah tidak sehat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni’matullah mengakui proses komunikasi politik yang sudah dijalin selama 7 bulan dengan Gubernur Sulsel, Wagub Sulsel, dan OPD Pemprov Sulsel tidak membuahkan hasil. Hal inilah yang kemudian mendorong DPRD menggulirkan hak angket kepada Gubernur Nurdin Abdullah.
Dalam diskusi yang digelar Makassar Lawyers Club, bertema Hak Angket: Dinamika, Dendam, atau Transaksi Politik di Warkop Phoenam, Jalan Boulevard, Makassar, Selasa (16/7), Ni’matullah mengatakan bahwa dalam kurun 7 bulan, gubernur dan pimpinan fraksi sudah dua kali menggelar pertemuan. Selain itu, ia bersama Ketua DPRD Sulsel Moh Roem juga telah dua kali bertemu untuk mempersoalkan masalah-masalah Pemprov, seperti rendahnya serapan anggaran, isu dualisme kepemimpinan, pelantikan 193 pejabat, dan pencopotan pejabat Pemprov Sulsel.
“Komunikasinya tidak berjalan sesuai yang kita harapkan, semua proses komunikasi kita yang inisiasi, kita yang minta ketemu gubernur karena kita berniat baik. Kita mau tahu apa yang terjadi di Pemprov Sulsel. Sebelum hak angket, ada dua pertemuan dengan pimpinan fraksi dan dua kali dengan bersama Ketua DPRD, termasuk ketemu dengan Wagub, tapi tidak ada yang jalan dari apa yang kita bicarakan,” ujar Ni’matullah yang juga Ketua DPD Demokrat Sulsel tersebut.
Baca Juga: Soal Angket, Gubernur Sulsel: Dewan Butuh Komunikasi Saja
1. DPRD Sulsel pesimis Pemprov Sulsel bisa selesaikan persoalan rendahnya serapan anggaran
Ni’matullah menyebutkan, salah satu persoalan penting yang harus diselesaikan Pemprov Sulsel adalah realisasi anggaran Pemprov Sulsel 2019. Hingga Juli 2019, realisasi anggaran baru mencapai 16 persen.
Saat ini, lebih dari 400 item anggaran proyek yang belum dilelang. Ni’matullah mencontohkan dua proyek rumah sakit di Bone dan Luwu, dengan anggaran Rp70 miliar, yang saat ini masih belum jelas prosesnya.
“Ini contoh kongkrit persoalan anggaran untuk proyek pembangunan rumah sakit di Luwu dan Bone, seandainya berkasnya selesai dan ditenderkan pada Agustus nanti, apakah anggaran Rp70 miliar itu bisa habis terpakai hingga Desember nanti? Paling tinggi setengahnya, mubazir dianggarkan uang tapi tidak terpakai,” jelas Ni’matullah.
Baca Juga: Disetujui, Ini 5 Materi Hak Angket DPRD untuk Gubernur Sulsel
Baca Juga: Gulirkan Hak Angket, DPRD Tepis Isu Pemakzulan Gubernur Nurdin