TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Unhas Tolak Revisi Undang-Undang KPK karena Dianggap Upaya Pelemahan  

Keberadaan Dewan Pengawas KPK turut dipersoalkan

Google Maps
Verified
Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Pusat Kajian Anti Korupsi (PaNKAS) Universitas Hasanuddin menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Revisi UU KPK dengan Nomor 30 Tahun 2002 saat ini masih terus bergulir di DPR RI.

Ketua PaNKAS Unhas DR Muhammad Asrul, dalam pernyataan sikapnya yang diterima IDN Times di Makassar, Senin (9/9), menilai bahwa revisi UU adalah upaya terencana dan sistematis untuk melemahkan KPK. Di mana selama ini KPK sebagai lembaga harapan publik dalam rangka memburu perilaku korupsi yang telah menggurita di tengah-tengah masyarakat.

"Kamisi menolak Revisi UU KPK, karena dapat melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Asrul dalam pernyataan sikap.

Baca Juga: Unhas Masuk Daftar 10 Kampus Paling Diminati di SBMPTN 2019

1. Dewan Pengawas bisa mengebiri kewenangan Pimpinan KPK

IDN Times/Angelia

Salah satu alasan penolakan PaNKAS Unhas terhadap Revisi UU KPK adalah mengenai keberadaan Dewan Pengawas. Hal ini diatur pada Pasal 37A dan Pasal 37B dalam draf revisi UU. 

Asrul menyatakan keberadaan Dewan Pengawas dengan kewenangan sangat besar, menyebabkan dapat dikebirinya kewenangan Pimpinan KPK dalam pemberantasan korupsi. Unsur Dewan Pengawas yang diusulkan DPR dan Presiden untuk pertama kalinya, berwenang terutama dalam kaitannya dengan izin penyadapan yang akan dilakukan oleh Pimpinan KPK. 

"Juga syarat-syarat dewan pengawas yang tidak dirinci di dalam undang-undang ini menyebabkan masa depan pemberantasan korupsi di ujung tanduk."

2. Revisi undang-undang memungkinkan terjadinya negosiasi dalam perkara korupsi

IDN Times/Prayugo Utomo

Berdasarkan draf revisi undang-undang, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi, yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai maksimal satu tahun. Hal ini, menurut PaNKAS Unhas, juga merupakan bentuk pelemahan terhadap KPK.

Asrul menyatakan, salah satu yang menjadi pembeda KPK dengan lembaga penegak hukum lain selama ini adalah, KPK tidak mengenal penghentian penuntutan. Kewenangan penghentian penuntutan bisa menyebabkan terjadinya negosiasi, sekaligus menunjukkan kelemahan KPK dalam membuktikan suatu tindak pidana korupsi.

Lebih lanjut, disebutkan bahwa selama ini KPK telah berhasil membuktikan hampir seluruh perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan berhasil dijatuhi hukuman oleh majelis hakim.

Baca Juga: Sidang MK, Unhas Siapkan Ruang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh

Baca Juga: Rektor: Macam-macam dengan Pemprov Sulsel, Berhadapan dengan Unhas

Topik:
unhas
undang-undang
KPK
revisi undang-undang
makassar
Berita Terkini Lainnya

Sudirman Tak Hadiri Rapat Paripurna Pemberhentian Gubernur Sulsel 

DPRD Sulsel Umumkan Secara Resmi Akhir Masa Jabatan Andi Sudirman

Polisi Gadungan Spesialis Pencuri Motor Ditangkap Resmob Polda Sulsel

Masih Banyak Pekerja Migran Asal Sulsel Berangkat secara Ilegal

Aktivitas Gunung Karangetang di Sulut Meningkat, 104 Warga Diungsikan

Prajurit TNI Gadungan di Makassar Ditangkap, Ternyata Sopir Truk

Viral Keluarga Perebutkan Jenazah Pensiunan Polisi di Sulawesi Utara

Ini Sederet Nama Bakal Calon Pj Gubernur Sulsel yang Mencuat

Cuaca Hari Ini 4 Agustus 2023: Makassar Berawan Siang dan Sore Hari

Hasil Vermin Perbaikan, KPU Makassar Catat 173 Bakal Caleg Diganti