Ini Pelanggaran Gubernur dan Wagub Sulsel Menurut Panitia Angket
DPRD akan meminta MA adili Nurdin Abdullah dan wakilnya
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Panitia Angket DPRD Sulawesi Selatan, Jumat (23/8) resmi menyampaikan kepada Pimpinan DPRD laporan tentang penyelidikan di Pemerintah Provinsi. Laporan berisi kesimpulan dan tujuh poin rekomendasi, yang salah satunya akan diteruskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Laporan berisi kesimpulan dan rekomendasi dibacakan dalam sidang paripurna DPRD, yang dihadiri 57 dari 85 legislator, pada Jumat (23/8) siang. Pada kesimpulan yang dibacakan Ketua Panitia Angket Kadir Halid, disebutkan bahwa telah terjadi dualisme kepemimpinan di Pemprov Sulsel. Selain itu Gubernur dan Wagub juga dianggap melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan lewat sejumlah kebijakannya.
"Panitia Angket DPRD Sulsel merekomendasikan kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sulsel untuk menindaklanjuti kepada pihak-pihak terkait yang dianggap perlu dan berwenang sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya kepada Mahkamah Agung RI, aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum," kata Kadir.
Panitia Angket DPRD Sulsel menyelidiki Pemprov Sulsel dengan tema besar dualisme kepemimpinan. Setidaknya ada lima poin materi penyelidikan terkait pelanggaran undang-undang. Berdasarkan fakta-fakta persidangan, kemudian diputuskan laporan berisi kesimpulan dan rekomendasi.
Berikut pandangan yuridis Panitia Angket DPRD Sulsel terkait pelanggaran-pelanggaran di Pemprov Sulsel.
1. Mutasi 193 pegawai negeri sipil di lingkungan Pemprov
Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menerbitkan surat keputusan mutasi dan pelantikan 193 pejabat di lingkup Pemprov Sulsel. SK itu dianggap terbit tanpa sepengetahuan Gubernur yang sedang melaksanakan ibadah haji.
SK Wagub berbuntut panjang. Dia diperiksa oleh Komisi Aparatur Sipil Negara, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Belakangan, terbit rekomendasi agar SK tersebut dibatalkan.
Panitia Angket menyebut pengangkatan 193 PNS di lingkup Pemprov tanpa sepengetahuan Gubernur bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pasal 67 huruf (b) dan (e). Pasal 76 ayat 1 huruf (a), (b), (d), (E), (g).
Berikutnya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN khususnya dalam pasal 145 Ayat 1 huruf (e), dan PP nomor 11 Tahun 2017 Tentang manajemen PNS serta PP nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian prestasi kerja PNS.
Baca Juga: Panitia Angket Usul Pemberhentian Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah
Baca Juga: DPRD Sulsel Minta Mahkamah Agung Mengadili Nurdin Abdullah