Terjerat Kasus Narkoba, Legislator PPP Tetap Diundang ke Pelantikan
IDN Times/Aan Pranata
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Sekretariat DPRD Kota Makassar tetap mengirimkan undangan pelantikan kepada Rachmat Tawqa, Anggota Dewan terpilih yang ditangkap polisi terkait kasus kepemilikan sabu. Pelantikan legislator periode 2019-2024 rencananya digelar di Kantor DPRD Jalan AP Pettarani Makassar, 9 September mendatang.
Rachmat Taqwa saat ini masih ditahan oleh aparat Reserse Narkoba di Kantor Polrestabes Makassar. Kepolisian juga menutup pintu bagi dia untuk menjalani rehabilitasi narkoba, sehingga proses hukumnya dipastikan berlanjut.
Kepala Sub Bagian Humas Sekretariat DPRD Makassar Andi Taufiq Natsir mengatakan, pihaknya tetap akan mengundang 50 legislator terpilih berdasarkan surat keputusan Gubernur Sulsel. Sebelumnya, 50 legislator terpilih ditetapkan lewat rapat pleno KPU Makassar.
"Jadi sampai sekarang dari 50 orang itu belum ada perubahan nama," kata Taufiq di Makassar, Senin (26/8).
Baca Juga: PPP Ancam Pecat Legislator yang Tersangkut Kasus Narkoba
1. Sekretariat DPRD hanya jadi tempat pelantikan
IDN Times / Aan PranataSenin (26/8) siang, puluhan orang mengatasnamakan Gerakan Rakyat dan Mahasiswa Indonesia (Gerak Misi) berdemonstrasi di depan Kantor DPRD Makassar. Mereka mendesak kepada DPRD agar tidak melantik legislator terpilih yang diduga terlibat kasus narkoba.
Merespons tuntutan itu, Taufiq menyatakan bahwa Sekretariat DPRD Makassar hanya menjadi tempat pelantikan. Adapun yang melantik adalah ketua Pengadilan Negeri berdasarkan SK Gubernur. Sementara, SK diusulkan oleh KPU Makassar.
Taufiq juga menjelaskan bahwa dilantik atau tidaknya seorang legislator, bukan menjadi wewenang Sekretariat DPRD untuk memutuskan. "Jadi DPRD cuma tempat pelantikan. Persoalan penggantian itu wewenang partai politik dan KPU," ucapnya.
2. KPU tunggu putusan pengadilan
IDN Times / Aan PranataKomisioner KPU Makassar Gunawan Mashar menjelaskan, seorang anggota DPRD yang sudah ditetapkan, masih mungkin untuk tidak dilantik. Untuk yang terjerat kasus narkoba, setidaknya ada dua hal yang bisa menggugurkan penetapan. Hal ini tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang penetapan calon terpilih.
Kondisi pertama, kata Gunawan, yakni apabila yang bersangkutan telah ditetapkan menjadi terpidana melalui keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Adapun penyebab lain adalah yang bersangkutan diberhentikan atau mundur dari partai politik yang mengajukannya sebagai calon.
"Jika keputusan (hukum) belum inkracht, tetap memungkinkan untuk dilantik. Karena kan belum jadi terpidana. Kecuali dia dipecat dari partainya," Gunawan menerangkan.
Baca Juga: Polisi Tutup Pintu Rehabilitasi Narkoba untuk Legislator PPP Terpilih
3. Pihak partai pengusung belum bersikap
IDN Times/Aan PranataRachmat Taqwa yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah salah satu anggota Dewan terpilih untuk periode 2019-2024. Pada Pemilihan Umum, dia mengumpulkan 4.432 suara dan ditetapkan mewakili daerah pemilihan Makassar II, meliputi Kecamatan Kepulauan Sangkarrang, Wajo, Ujung Tanah, Tallo, dan Bontoala.
Ketua PPP Makassar Busranuddin Baso Tika menyatakan pihaknya belum bersikap soal penangkapan Rachmat Taqwa. Dia akan membahasnya dalam rapat internal, sembari menunggu hasil penyelidikan resmi dari Kepolisian. Busranuddin menyebut narkoba lebih jahat dibandingkan terorisme, namun menyikapinya tidak boleh gegabah.
"Bahwa narkoba harus kita perangi bersama. Tapi kalau ternyata penyelidikan mengatakan tidak bersalah, tentu tidak bolehlah kita main hakim sendiri. Saya menunggu hasil resmi dari kepolisian," ucapnya.
