Walhi Minta Presiden Evaluasi soal Banjir Bandang di Luwu Utara

Walhi menyarankan Presiden Jokowi meninjau langsung kondisi hutan di Luwu Utara. Kondisi hutan harus jadi perhatian serius, selain melihat dan membantu korban terdampak bencana di posko-posko pengungsian.

Amin mengatakan, kondisi hutan di Luwu Utara menggambarkan Sulsel. Dari 2,6 juta lahan hutan di Sulsel, hanya 1,3 juta hektar yang disebut masih alami. Yakni dengan vegetasi atau tumbuhan yang murni bersumber dan terbentuk dari alam.

"Sementara yang 1,3 hektar lagi itu bukan dan tidak lagi kami kategorikan sebagai hutan. Tapi semak belukar dan lain sebagainya," Amin menyebut.

Amin mengungkapkan bahwa mayoritas lahan hutan Sulsel terletak di wilayah utara. Termasuk di dalamnya daerah Luwu Utara.

"Kalau hutannya rusak, ancaman bencana ekologis yang serupa itu terjadi lebih luas dan bisa menelan korban yang lebih banyak," kata Amin.

Menurutnya, pembukaan lahan di Lutra untuk perkebunan kelapa sawit ditambah pembalakan liar secara masif membuat kontur hutan khususnya lapisan tanah di kawasan hulu menjadi rapuh. Walhi mencatat pembalakan liar marak terjadi sejak sudah berlangsung cukup lama. Sedangakan pembukaan lahan untuk kelapa sawit dimulai sejak 2018.

"Kalau ini terus dirusak, maka yakin dan percaya potensi ancaman bencana bisa terjadi. Terutama di musim penghujan," Amin melanjutkan.

Berdasarkan hasil analisis dan pemetaan yang dilakukan Walhi, luas lahan hutan yang rusak di Luwu Utara mencapai 2000 hektar lebih. Kerusakan ini, kata Amin, akan terus meluas jika pemerintah tidak tegas dalam urusan izin pengelolaan kepada pengusaha.

"Bukan hanya me-review bagaimana perizinan dan ancaman yang terjadi ke depan, tapi pemerintah juga harusnya berani mengakui kesalahan terkait izin yang diterbitkan itu. Jika tidak, ancaman ini bisa menjadi nyata dan berdampak ke kehidupan masyarakat di sana," ungkap Amin.

Presiden Jokowi sebelumnya sempat diagendakan meninjau lokasi sekaligus kondisi korban terdampak bencana di Luwu Utara pada Rabu 22 Juli. Tapi agenda itu belakangan batal.