Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
It helps you see more of our articles when you search on Google
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengumumkan kenaikan UMP 2027, Jumat (20/11/2026). Dok. Pemprov Sulut
  • Gubernur Sulawesi Utara menetapkan UMP 2027 sebesar Rp4.323.465 melalui Keputusan Gubernur Nomor 297 Tahun 2026, naik 8,02 persen atau Rp320.835 dari 2026.

  • Penetapan memakai nilai alfa 0,74 dan mempertimbangkan inflasi tahunan Sulut 8,07 persen pada Oktober 2026, untuk menjaga kesejahteraan serta daya beli pekerja.

  • UMP berlaku 1 Januari 2027; pemerintah meminta pengusaha mematuhi ketentuan, sementara KSBSI Sulut menyambut kenaikan ini sebagai jalan tengah bagi pekerja dan dunia usaha.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Manado, IDN Times - Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi 2027, Jumat (20/11/2026). Saat mengumumkan, ia didampingi Dewan Pengupahan Provinsi Sulut, sejumlah anggota DPRD Sulut, hingga Forkopimda Sulut.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur Nomor 297 Tahun 2026 tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027. ​"Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2027 adalah sebesar Rp 4.323.465," tutur Yulius.

Jumlah tersebut naik 8,02% atau Rp 320.835 dari UMP Sulut 2026 yang berjumlah Rp 4.002.630. Sedangkan dalam perhitungannya, penetapan UMP tahun ini menggunakan nilai alfa sebesar 0,74.

1. Demi kesejahteraan pekerja

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

Penetapan ini merujuk pada Pasal 137 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Kenaikan UMP juga diambil dengan mempertimbangkan ekonomi Sulut. 

Pasalnya, inflasi tahunan Sulut mencapai 8,07% pada Oktober 2026 dan tertinggi di Indonesia. Harapannya, kenaikan UMP nanti bisa mengimbangi laju inflasi agar daya beli tidak tergerus.

"Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga kesejahteraan, kenyamanan, serta meningkatkan daya beli pekerja dan buruh," sambung Yulius.

2. Tidak abaikan iklim investasi

ilustrasi UMP (IDN Times/Muhammad Surya)

Di sisi lain, Yulius juga memahami bahwa dunia usaha saat ini sedang penuh tantangan. Untuk itu, kenaikan UMP yang diberikan tetap memperhatikan pengusaha sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.

"Maka dengan kebijakan ini pemerintah daerah berupaya menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan aktivitas ekonomi di daerah," sambung Yulius.

UMP tersebut akan mulai berlaku pada 1 Januari 2027. Untuk itu, para pengusaha diharapkan mematuhi dan memenuhi UMP Sulut 2027.

3. KSBSI Sulut respons positif

Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, mengumumkan kenaikan UMP 2027, Jumat (20/11/2026). Dok. Pemprov Sulut

Koordinator Wilayah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Utara, Jack Andalangi, memberikan respons positif dengan jumlah kenaikan UMP 2027. Menurutnya, nilai alfa 0,7 merupakan jalan tengah yang pas.

Ia berharap kenaikan UMP bisa berdampak positif pada daya beli para pekerja. "Ketika purchasing power buruh naik, maka akan membuat ritel hingga UMKM bisa berjalan dan tentunya akan berdampak ke perusahaan juga," ucap Jack.

Jack tak memungkiri bahwa pihaknya berharap UMP akan terus naik, bukan stagnan apalagi turun. Ia juga memperingatkan para pengusaha agar segera mematuhi UMP 2027 yang baru per Januari 2027.

Editorial Team

Related Article

Trending in News

See More