Spanduk Karhutla dan Gugatan yang Menggantung di Bawah Langit Makassar

28 Oct 2026, 16:47 WIBKota Makassar4 min read

Darsil Yahya Mustari

News

Channel

Add Us on Google

Spanduk Karhutla dan Gugatan yang Menggantung di Bawah Langit Makassar

Demonstrasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Makassar, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya)

Intinya Sih

Mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi menggelar aksi di Makassar pada Hari Sumpah Pemuda, memblokade jalan serta membentangkan spanduk tuntutan.
Demonstran menilai karhutla di Kalimantan, Sumatera, dan NTT belum ditetapkan sebagai bencana nasional, sekaligus menyoroti dugaan alih fungsi lahan terdampak untuk korporasi.
Aksi juga menuntut penghentian perampasan ruang hidup dan militerisme di ranah sipil, serta mendesak pemerintah memprioritaskan kepentingan rakyat dan menjawab keresahan mahasiswa.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Makassar, IDN Times - Sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi menggelar aksi unjuk rasa di kolong fly over Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (28/10/2026). Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, mereka menyuarakan gugatan di momen dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pantauan IDN Times di lokasi, massa aksi berasal dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, serta organisasi mahasiswa Komite Rakyat Demokratik (Komrad) dan Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM). Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga penolakan terhadap militerisme di ruang sipil.

Mahasiswa Unhas dan UNM mengenakan almamater kampus masing-masing, sedangkan massa UIN Alauddin memakai pakaian dinas harian (PDH) Fakultas Dakwah. Adapun massa Komrad dan KPPM mengenakan PDH hitam. Meski berasal dari kelompok berbeda, mereka sama-sama memblokade jalan sebagai bagian dari aksi.

Massa membawa spanduk dan pataka berisi berbagai tuntutan. Mereka juga membentangkan spanduk berukuran besar dari atas flyover yang menampilkan gambar seorang pria bermasker dan dua orang utan berpelukan, disertai tulisan “Karhutla Bencana Nasional”. Koordinator Komrad, Nurhidayat, menyebut ilustrasi itu untuk menggambarkan dampak kerusakan habitat akibat kebakaran dan pembabatan hutan.

“Bayangkan bagaimana luasan wilayah jelajah mereka. Mereka distatuskan sebagai hewan dilindungi, tapi siapa yang melindungi mereka? Hutannya dibabat,” ujarnya.

1. Mahasiswa sebut kebakaran hutan sebagai bencana nasional

Spanduk raksasa di tengah demonstrasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Makassar, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya)

Nurhidayat menilai pemerintah tidak menunjukkan keseriusan dalam menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Ia menjadikan persoalan tersebut sebagai salah satu kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Ketika rezim tidak menetapkan karhutla sebagai bencana nasional, maka kami tetapkan rezim Prabowo-Gibran adalah bencana nasional,” ujar Nurhidayat dalam orasinya.

Kritik serupa disampaikan Sekretaris Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (OKPTUH), Muhammad Taufik Hidayat. Ia menyoroti karhutla yang menurutnya terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Di mana kalau kita lihat saat ini bencana karhutla yang menimpa di Kalimantan, Sumatera dan juga NTT sampai saat ini belum ditetapkan sebagai bencana nasional,” kata Taufik saat ditemui di sela-sela aksi.

Taufik juga menyoroti dugaan pengalihan fungsi lahan terdampak karhutla untuk kepentingan korporasi. Menurutnya, kawasan hutan dan lahan yang seharusnya dipulihkan melalui reboisasi serta perbaikan ekosistem justru diduga dialihkan kepada sejumlah perusahaan yang tidak bertanggung jawab.

2. Demonstran soroti perampasan ruang hidup dan militerisme

Demonstrasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Makassar, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya)

Selain persoalan lingkungan, mahasiswa menyoroti perampasan ruang hidup yang dinilai masih terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Papua. Mereka juga mengkritik dugaan meluasnya keterlibatan militer di ruang sipil yang semestinya berada di luar ranah militer.

Taufik menyinggung dugaan masuknya unsur militer ke lingkungan kampus. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan batas antara ranah sipil dan militer yang semakin kabur.

“Bahkan pernah masuk ke dalam beberapa kampus, di Unhas itu sendiri pernah dimasuki oleh militerisme,” ujarnya.

Mahasiswa mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan yang mereka anggap mengancam ruang hidup masyarakat dan kebebasan di lingkungan sipil. Tuntutan tersebut juga tercermin dalam spanduk aksi yang menyerukan agar militer kembali ke barak.

3. Momentum Sumpah Pemuda, mahasiswa tuntut negara berpihak ke rakyat

Demonstrasi mahasiswa pada peringatan Hari Sumpah Pemuda di Makassar, Rabu (28/10/2026). (IDN Times/Darsil Yahya)

Taufik mengatakan, peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2026 menjadi momentum bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap jalannya pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa sejarah Indonesia tidak terlepas dari perjuangan pemuda dalam memperjuangkan kepentingan bangsa.

Menurutnya, pemerintah perlu memperbaiki kebijakan agar lebih berpihak kepada masyarakat. Mahasiswa menilai kepentingan rakyat harus kembali menjadi prioritas dalam penyelenggaraan negara.

“Kami memandang bahwa hari ini rezim Prabowo-Gibran perlu perbaikan. Hari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 2026 ini menjadi momentum bahwasannya kami dari mahasiswa menuntut kembalikan negara ini kepada tangan rakyat,” kata Taufik.

Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi dan keresahan mahasiswa, bukan untuk melakukan tindakan anarkis. Mereka berharap pemerintah memberikan jawaban terhadap persoalan yang disuarakan dalam demonstrasi tersebut.

“Kami ingin menyampaikan unjuk rasa dari kami, keresahan dari kami, karena sampai saat ini rakyat butuh jawaban dari pemerintah,” tuturnya