Sekda Takalar Diduga Kampanyekan Gibran Malah Bebas Ancaman Pidana

Meski menyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilu, namun Bawaslu merekomendasikan Hasbi diduga melanggar kode etik ASN. Dia diduga melanggar netralitas sebagai ASN.

Dengan demikian, Bawaslu Takalar merekomendasikan kasus ini ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Terkait hal ini, Bawaslu menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada KASN.

"KASN itu yang menentukan dia (Hasbi) melanggar kode etik atau tidak karena yang membuat regulasi terkait kode etik ASN, ya, KASN," kata Nelly.

Sebelum memutuskan hasil pemeriksaan, Bawaslu bersama Sentra Gakkumdu telah memeriksa berdasarkan keterangan pelapor, saksi, saksi ahli dan klarifikasi dari berbagai pihak yang terkait. Kelima laporan terkait kasus itu juga ditindaklanjuti.

Berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu pun menyatakan laporan tersebut tidak terbukti sebagai tindak pidana Pemilu. Kemudian, laporan itu justru memenuhi unsur dugaan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan lainnya dalam hal ini UU Netralitas ASN.

Dengan hasil penanganan dugaan pelanggaran hukum lainnya, maka Bawaslu Takalar merekomendasikan kepada KASN) untuk ditindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Sekda Takalar, Muhammad Hasbi, dilaporkan ke Bawaslu usai diduga mengkampanyekan Capres-Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Tindakan diduga kampanye untuk Gibran itu terekam kamera amatir saat pertemuan Acara Rembuk Guru di Takalar, 10 Januari 2024.

Secara tidak langsung, Sekda Takalar dianggap mengarahkan para PPK Guru di Takalar untuk memilih Prabowo-Gibran dengan janji bisa diangkat jadi PNS. Namun tak lama setelah viralnya video itu, Hasbi buru-buru mengklarifikasi dan membantah pernyataannya.

Dia berdalih hanya menjawab pertanyaan para guru honorer yang tak kunjung terangkat PPPK padahal telah mengabdi bertahun-tahun. Hasbi pun lantas menjelaskan mengenai postur APBD Pemkab Takalar yang tidak mampu menjamin ketersediaan anggaran untuk gaji PPPK jika ditambah.

"Di situlah saya kutip pernyataan Bapak Presiden yang berkomitmen mengangkat jutaan CPNS pada masa mendatang. Tidak ada ajakan memilih pasangan calon atau pun menyampaikan visi misi paslon yang saya sampaikan adalah program presiden," kata Hasbi.