Reportase KontraS Sulawesi: Rapor Merah Situasi HAM selama 2023

Asyari menjelaskan, situasi negara yang rumit saat ini, membuat masyarakat harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dasar maupun kebutuhan akan tegaknya hukum dan keadilan.

"Karena pada akhirnya, rakyat berjuang sendiri dan negara hanya sibuk pemilu demi perpanjangan tangan oligarki," sambung Asyari.

KontraS Sulawesi mengungkap, angka pelanggaran hak ekonomi dan sosial budaya meningkat pada 2023 seiring dengan lahirnya kebijakan seperti proyek strategis nasional (psn) dan penetrasi investasi di sektor energi.

"Eksploitasi nikel di region Sulawesi termasuk aktivitas pengelolaan bijih nikel yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan model pengelolaan yang tidak ramah K3."

Selain itu, kata Asyari, masyarakat di kawasan Lore Lindu di Sulawesi Tengah (Sulteng) semakin terpinggirkan karena penguasaan wilayah oleh negara, hingga mengakibatkan dugaan kriminalisasi.

"Terakhir, hal yang menjadi perhatian kami adalah masa segera berakhirnya beberapa lokasi HGU, baik yang dimiliki oleh negara melalui PTPN di Kabupaten Takalar dan Lonsum di Bulukumba yang selama ini menjadi wilayah konflik agraria akan menentukan masa depan krisis agraria selanjutnya di Sulawesi Selatan," jelasnya.

Sejumlah program pembangunan di Kota Makassar sendiri, menurut Asyari, kian memperparah situasi krisis iklim. Agenda reklamasi di wilayah pesisir Pulau Kodingareng dan Pulau Lae-Lae disebut berdampak pada kerusakan lingkungan yang masif.

Situasi lain yang menjadi perhatian KontraS Sulawesi adalah ancaman digital yang menjadi penanda baru bagi persoalan HAM di Indonesia. Asyari menyebut bentuknya bisa berupa polarisasi yang mendominasi wacana publik serta berbagai ancaman kekerasan dan represi digital lainnya. Situasi demikian terlihat pada meningkatnya tren sentimen negatif terhadap pengungsi yang dilatarbelakangi oleh minimnya informasi terkait latar belakang yang mengakibatkan krisis pengungsi, terutama bagi pengungsi Rohingya.

Situasi umum lainnya, jelas Asyari, soal masih berlangsungnya praktek pembatasan kebebasan berekspresi dan berserikat, serta masih mandegnya berbagai kasus struktural.

"Extrajudicial killing, kasus pelecehan seksual oleh aparat keamanan di lembaga negara seperti di Kepolisian. Hal ini semakin menandai semakin mandegnya reformasi sektor keamanan dan institusi kepolisian yang mestinya menjadi lembaga publik yang terpercaya," ucap Asyari.

Kontras Sulawesi juga melihat bahwa situasi keriuhan Pemilu 2024 perlu diantisipasi dengan munculnya berbagai agenda polarisasi politik berbasis serangan digital. Ancaman friksi sosial berbasis digital hingga serangan doxing dan peretasan, menurut Asyari, perlu menjadi perhatian lebih.

"Sedangkan di sisi pemerintah dan pelaksana pemilu, isu ini cenderung diabaikan, terbukti dengan tidak seriusnya pemerintah mengatasi kebocoran data di KPU," tutup Asyari.