Polda Sulsel Lamban Tangani Kasus Anggota Brimob Tersangka Pembunuhan

Ady Anugrah menilai, proses hukum kasus penganiayaan kakek Nuru ini tidak jelas. Karena, kata Ady, berkas tersangka anggota Brimob itu masih tertahan di meja penyidik Polda Sulsel berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

"Penyidik pernah merampungkan berkas perkara dan telah mengirim berkas perkara (Tahap I) ke Kejaksaan (Kejati Sulsel) tapi berkas dikembalikan Jaksa, setidaknya sudah dua kali berkas perkara bolak balik polisi dan jaksa," ungkap Ady.

Karena berkas kasus masih tertahan di Polda, pihak LBH Makassar menganggap bahwa penanganan kasus penganiayaan ini tergolong lamban. Pihak keluarga juga sudah lama menunggu keadilan atas kasus tersebut agar bisa berproses dan diadili Pengadilan.

"Seluruh pihak yang terlibat harus bertanggung jawab, keadilan harus ditegakkan. Pihak keluarga dan masyarakat yang masih memantau kasus ini harap keadilan, karena nyawa telah direnggut, tak ada yang ingin mengalaminya," jelas Ady Anugrah.

Tidak hanya menuntut kepolisian, tapi pihak keluarga bersama aktivis yang tergabung dalam Solidaritas untuk Nuru Saali, juga menuntut agar perusahaan smelter dari tempat kakek Nuru dianiaya untuk bertanggung jawab atas kasus itu.

Tuntutan Solidaritas untuk Nuru Saali ini diekspresikan melalui aksi langsung didepan kantor perusahaan smelter tersebut di Bantaeng. Kemudian dilanjutkan untuk membagi selebaran tuntutan di jalan poros Bantaeng dan Bulukumba. 

"Kematian kakek Nuru adalah tragedi di tengah arus pembangunan di kawasan industri Bantaeng (KIBA). Smelter itu terus dibangun dan tanpa mempertimbangkan keberadaan masyarakat dan lingkungan hidup," kata salah satu massa aksi, Djunaidi.

"Kasus ini sangat penting, ini akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat yang berada di dalam atau sekitar kawasan industri yang luasnya ribuan hektar. Karena jika nyawa yang secara nyata telah terenggut tak bisa terselesaikan, kemungkinan keberulangan akan terjadi. Mereka yang mati hanya akan pergi tanpa proses hukum dan tanpa keadilan," tambah Djunaidi dalam keterangannya.

Dalam selebaran tuntutan Solidaritas untuk Nuru Saali, ada tiga tuntutan :

1. Meminta Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk segera menyelesaiakan berkas perkara dan melimpahkan kasus ini ke Pengadilan.
2. Polda Sulsel dan Kejati Kejati harus mengusut pihak yang bertanggung jawab dan menghukum pelaku dengan hukuman yang seberat-beratnya.
3. Pemerintah dan Kepolisian memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat yang berada di dalam kawasan atau sekitar Kawasan Industri Bantaeng.