Pemprov Sulsel Bakal Distribusi Ulang Guru untuk Perkuat Wilayah 3T

Pemprov Sulsel kini menyusun pemetaan kebutuhan guru secara lebih rinci, utamanya yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal ini ditempuh setelah ditemukan ketimpangan penempatan di lapangan.

"Ini yang sementara kami diskusikan di teman-teman. Dan kami sekarang membuat pemetaan pendistribusian ulang guru-guru untuk memetakan kebutuhan sekolah yang harus sekarang termasuk PPPK yang mau didistribusi ulang ini," kata Iqbal. 

Distribusi ulang digelar karena masih ada guru yang mengajar jauh dari daerah asal. Kondisi ini harus menjadi perhatian pemerintah.

"Ada yang orang Toraja, mengajar di daerah misalnya Kabupaten Jeneponto. Itu yang kita sekarang mau distribusi ulang," lanjutnya.

Data redistribusi tersebut telah diserahkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel untuk ditindaklanjuti. Proses penataan ditarget rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru.

"Kita usahakan sebelum tahun ajaran baru. Karena kan sebelum tahun ajaran baru mereka menyusun," kata Iqbal. 

Di wilayah terpencil, pemerintah juga menyiapkan skema alternatif untuk mengatasi keterbatasan jumlah siswa dan tenaga pengajar. Salah satu opsi yang disiapkan adalah pengelompokan sekolah dengan jarak berdekatan serta konsep sekolah jarak jauh.

"Nah itu nanti kita kondisikan dengan kita nanti rencana sekolah-sekolah yang memang kekurangan siswa begitu, kita nanti mau grupkan saja nanti dengan sekolah yang terdekat. Tapi untuk memudahkan dia juga belajar, jangan juga terlalu jauh," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Sulsel, Erwin Sodding, menyampaikan proses pemetaan mempertimbangkan kebutuhan riil di setiap sekolah. Pemetaan ini disusun berdasarkan kondisi di lapangan.

"Karena faktanya di lapangan ada memang sekolah yang misalnya over guru mapel tertentu, sementara di sisi lain ada juga sekolah yang kekurangan guru mapel tertentu. Nah itu kan mau kita mapping," katanya. 

Distribusi guru kini diarahkan sedekat mungkin dengan domisili. Penempatan diprioritaskan pada antarwilayah yang berbatasan.

"Minimal yang dari Bantaeng siapa tahu bisa ke Bulukumba atau Jeneponto, kabupaten tetangga, jadi kalaupun dia mesti keluar dari domisili tidak terlalu jauh, jadi tetap bisa efektif pembelajarannya," kata Erwin.

Pemerintah tetap membuka peluang bagi guru yang bersedia ditempatkan di wilayah 3T. Kebijakan ini berlaku meski penataan distribusi masih berjalan.

"Ada juga ternyata guru yang memang mau mengajar di 3T, itu kita mau kumpulkan dulu semua, misalnya dia sudah tidak peduli domisili, misalnya dia orang Makassar mau mengabdikan diri di 3T, itu kita prioritaskan," katanya.