NasDem Dukung RUU Omnibus Law Segera Disahkan

Dalam pidatonya, Paloh meminta kader partai di Fraksi NasDem agar berada di garda terdepan mengawal pembahasan RUU Omnibus Law. Dia meyakini RUU tersebut sebagai solusi untuk memperbaiki kehidupan bernegara, terlepas dari pro kontra di masyarakat.

"Kewajiban kita untuk memberi dukungan sebagaimana mestinya," ucap Paloh. "Dan perjuangan kita bersama untuk segera disahkan oleh DPR," dia melanjutkan.

Istilah Omnibus Law ramai dibicarakan, setelah didengungkan Presiden Jokowi. Saat dilantik pada 20 Oktober 2019, Jokowi menyebut Omnibus Law sebagai solusi bagi banyaknya regulasi yang panjang dan berbelit. Aturan ini demi mendorong investasi ke Indonesia.

Menurut Paloh, memang ada sejumlah produk perundang-undangan yang menghambat pemerintah, bukannya membuat kinerja lebih maju. Dia mengakui aturan itu tidak hanya dihasilkan oleh inisiatif DPR, melainkan juga oleh Pemerintah.

Aturan yang menghambat, kata Paloh, bisa terjadi karena ada ego sektoral antar departemen. Langkah pemerintahan Jokowi menerobos berbagai aturan tersebut dinilai sudah tepat.

"NasDem berteriak setiap waktu, di mana saja, kapan saja," katanya. "Saya bicara national interest, bukan hanya satu sektor, tapi menyeluruh."

Sejak wacana RUU Omnibus Law mengemuka, marak penolakan masyarakat. Suara kontra antara lain disuarakan kalangan buruh.

Menurut Surya Paloh, terjadi salah persepsi, di mana Omnibus Law seakan-akan merugikan tenaga kerja. Di saat yang sama, Omnibus Law hanya diasosiasikan dengan ketenagakerjaan semata.

"Itu memang jadi kadang-kadang salah persepsi. Kadang-kadang apes saja. Sosialisasinya lemah, itu yang perlu kalian utarakan," kata Paloh saat diwawancara wartawan.