Minim Guru dan Sarana, Pendidikan di Daerah 3T Sulsel Masih Jadi PR
- Pendidikan di daerah terpencil Sulawesi Selatan masih minim tenaga pengajar dan fasilitas pendukung, seperti listrik dan internet.
- Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, mengakui minimnya tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan sebagai masalah utama yang belum terselesaikan.
- Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan berupaya mendistribusikan ulang guru PPPK agar lebih merata, terutama di daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
Makassar, IDN Times - Pendidikan di daerah terpencil Sulawesi Selatan masih bergulat dengan persoalan klasik yakni minimnya tenaga pengajar dan fasilitas pendukung. Meski berbagai kebijakan telah digulirkan, realitas di lapangan menunjukkan tantangan yang tak kunjung usai.
Masalah tersebut mulai dari sulitnya penempatan guru hingga terbatasnya akses listrik dan internet. Menjawab hal tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan, Iqbal Najamuddin, mengakuinya sebagai salah satu tantangan dalam dunia pendidikan.
Minimnya tenaga pengajar dan infrastruktur pendidikan menjadi masalah utama yang belum terselesaikan, terutama di daerah yang termasuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Dia menyebutkan beberapa daerah yang memiliki wilayah terpencil.
"Yang kita anggap remote area. Kita anggap itu di daerah-daerah yang masuk kategori 3 T, seperti di daerah Pangkep, ada di daerah Luwu Utara, Selayar, dan Bone yang geografisnya itu yang di pulau dan di pegunungan," kata Iqbal saat diwawancarai IDN Times, pada Minggu (26/1/2025).
1. Penempatan guru sering kali tidak sesuai kebutuhan
Iqbal juga menjelaskan bahwa penempatan guru sering kali tidak sesuai kebutuhan. Banyak guru yang enggan bertugas di daerah terpencil karena lokasi yang jauh dan akses yang sulit.
"Kita mengalami kendala karena banyak guru juga yang penugasan ke sana tidak sesuai. Misalnya dia tidak mau ditempatkan di daerah-daerah yang begitu, yang kondisi geografis dan kondisi sekolah yang jauh," katanya.
Dinas Pendidikan Sulawesi Selatan pun sedang berupaya mendistribusikan ulang guru berdasarkan regulasi baru dari Kementerian Pendidikan. Kebijakan ini memungkinkan relokasi guru PPPK agar lebih merata, terutama di daerah yang kekurangan tenaga pendidik.
"Kita mengatur sesuai dengan kondisi kebutuhan di sekolah dan diprioritaskan guru yang memang berada di wilayah tempat tinggalnya. Karena sekarang banyak guru kita, yang khusus PPPK, penempatannya jauh dari sekolah asal ketika dia non ASN," kata Iqbal.
2. Guru dan fasilitas di sekolah terpencil masih minim
Saat ini, terdapat sekitar 30 sekolah di wilayah 3T Sulawesi Selatan. Dengan jumlah mata pelajaran sekitar 16-17 di setiap sekolah, jumlah guru yang tidak sampai 100 orang terbilang masih sangat minim.
Iqbal berharap, dengan kebijakan relokasi dan peningkatan infrastruktur, pendidikan di Sulawesi Selatan dapat lebih merata. Selain itu, akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil juga dapat meningkat.
"Kita anggap kondisi sekolah yang memang agak minim dari sisi sarana prasarana termasuk untuk pembelajaran menggunakan digital. Di samping itu, pemenuhan guru sesuai dengan daftar kebutuhan gurunya dan mata pelajaran, itu yang juga agak sedikit," kata Iqbal.
3. Perbaikan sarana dan prasarana
Selain distribusi guru, perbaikan sarana dan prasarana juga menjadi fokus utama. Iqbal mengakui kondisi pendidikan di daerah terpencil masih kekurangan fasilitas digital.
Tahun 2025, Dinas Pendidikan menargetkan semua sekolah, termasuk di wilayah terpencil, memiliki fasilitas digital. Hal ini sebagai persiapan untuk mendukung pelaksanaan Ujian Nasional berbasis digital yang direncanakan oleh Kementerian Pendidikan.
Iqbal mengakui keterbatasan akses internet dan listrik masih menjadi kendala besar di daerah 3T. Namun, pemerintah daerah akan membenahi infrastruktur tersebut secara bertahap.
"Karena kemungkinan, ujian nasional itu yang berbasis digital, kita harapkan semua sekolah sudah memiliki sarana prasarana digital. Itu yang kita siapkan di tahun 2025," kata Iqbal.
