Dukung Capres di Pilpres, 15 Camat Makassar Terancam Kena Sanksi Berat

Kepada KASN, ke-15 camat di Makassar itumengaku bahwa video yang berisi dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan hasil editan. Keberadaan mantan Gubernur Syahrul bersama mereka juga disebut rekayasa. Camat berdalih, video dibuat terkait sebuah kegiatan gerakan anti narkoba di Makassar, pada 19 Februari 2019.

Suwandi menyatakan KASN telah membuktikan bahwa video merupakan asli, bukan editan. Dalam hal ini pihaknya meminta bantuan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika di Kementerian Komunikasi dan Informatika guna pemeriksaan forensik digital video dimaksud.

Para terlapor, yakni ke-15 camat, dianggap telah menghalangi berjalannya tugas kedinasan dengan memberikan keterangan tidak benar. Tindakan tersebut merupakan tindakan melanggar nilai dasar, kode etik, kode perilaku ASN sesuai Pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

ASN dilarang melakukan hal tersebut karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS.

Asisten KASN Bidang Pengaduan dan Penyelidikan Sumardi mengatakan, penyelidikan kasus dugaan pelanggaran netralitas 15 camat di Makassar cukup memakan waktu lama. Itu karena semua camat yang dimintai keterangan tidak mengakui keaslian tersebut.

Tim Pemeriksa mesti memperdalam pemeriksaan forensik terhadap video, karena pengakuan para camat tidak dapat langsung dipercaya. "Syukurlah atas kerja sama yang baik dengan pihak Direktorat Jenderal Aplikasi dan Informatika Kemenkominfo, semua menjadi jelas dan akhirnya tim menyimpulkan hasil penyelidikan dimaksud," kata Sumardi.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sulsel menghentikan penyelidikan kasus dugaan pelanggaran Pidana Pemilu oleh 15 camat se-Makassar pada 11 Maret 2019. Kasus tersebut dianggap tidak memenuhi unsur untuk dinaikkan ke tahap penyidikan.

Bawaslu menerima 15 laporan terkait dugaan pelanggaran para camat di Makassar. Dalam kasus ini para camat tersebut diduga melanggar sejumlah aturan, yang bermuara pada Pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal itu mengatur soal larangan kampanye melibatkan aparatur sipil negara.

Setelah ditelisik, para camat dinilai tidak memenuhi unsur kegiatan kampanye, sehingga Bawaslu tidak dapat menerapkan pelanggaran pidana Pemilu pada peristiwa itu.

“Camat yang diadukan itu diduga melakukan pelanggaran hukum lainnya, bukan hukum tentang Pemilu. Maka dari itu kami merekomendasikan kepada Komisi ASN untuk mengambil tindakan selanjutnya,” kata Ketua Bawaslu Sulsel Laode Arumahi di Makassar, Senin (11/3).