Dinsos Makassar: Data ASN Penerima Bansos Langsung Dicabut

ASN yang tercatat sebagai penerima manfaat bansos, kata Muhyiddin, ada yang mendaftar melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DPKS). Ada juga yang mendaftar secara mandiri lewat aplikasi. Mereka terdata sebagai penerima Bansos PPKM periode Juli-September 2021.

Usai ditemukan, petugas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) langsung mencabut nama mereka dari daftar penerima bansos karena data tersebut terdeteksi di awal.

"Data mereka langsung dicabut dan tidak boleh menerima bantuan. Mereka juga tidak diberikan Kartu Keluarga Sejahtera," kata Muhyiddin.

Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Makassar sesuai hasil verifikasi, tercatat ada 2 PNS yang masuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kecamatan Rapocini. Berikutnya, seorang ibu rumah tangga yang suaminya berstatus PNS di Kecamatan Mamajang serta satu KPM PNS dan 1 KPM TNI di Kecamatan Tamalanrea.

Selanjutnya ada juga satu keluarga penerima manfaat yang suamiya PNS di Kecamatan Tallo. Kemudian, satu KPM yang orang tuanya berstatus PNS di Kecamatan Tamalate. Lalu, ada empat  KPM suami TNI aktif, tiga KPM TNI aktif, dua PNS, dan satu KPM bersuami PNS di Kecamatan Mariso.

Hingga kini, Dinas Sosial Kota Makassar masih merampungkan verifikasi data-data penerima manfaat bansos PKH dari Kementerian Sosial tersebut.

"Tidak menutup kemungkinan bisa bertambah data PNS yang tercatat sebagai penerima manfaat. Kita masih terus melakukan verifikasi," kata Muhyiddin.

Muhyiddin menjelaskan penerima manfaat bansos PPKM ini disalurkan langsung dari Kemensos melalui Bank BRI melalui program Himbara. Penerima program ini berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos yang juga terkoneksi dengan data Pemkot Makassar.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendaftar secara mandiri melalui aplikasi yang disediakan Kemensos. Muhyiddin menilai, kemungkinan ASN dan TNI tersebut mendaftar secara mandiri.

"Besar kemungkinan mereka daftar secara mandiri, karena siapa saja bisa mendaftar, kami juga tidak tahu kenapa KK nya bisa lolos," ujarnya.

Usai kejadian ini, Muhyiddin berkomitmen akan memperbaiki data-data masyarakat kurang mampu yang layak mendapat bantuan. Pihaknya akan melibatkan RT/RW, kelurahan dan kecamatan untuk memverifikasi ulang data penerima bantuan di Makasaar.

Terkait penerima bansos dari kalangan ASN dan TNI, Pihaknya akan terus menelusuri data-data penerima bansos tersebut. Sebab kurang lebih 15 ribu KPM di Makassar yang mendapat bantuan ini.

"Mereka dapat Rp200 ribu per bulan, jadi mekanismenya mereka membelanjakan uang tersebut ke 150 warung yang telah ditunjuk pihak BRI," katanya.