Dinkes Makassar akan Vaksinasi 179 Pemegang Sertifikat Vaksin Palsu

Nursaidah menjelaskan bahwa kendati ada desakan untuk vaksinasi pemegang sertifikat ilegal, namun pihak Dinkes Makassar tidak bisa memaksa mereka. Sebab, kata dia, hal itu harus berdasarkan kesadaran masing-masing. 

Dinkes pun tidak akan melaporkan pemegang sertifikat palsu ke aparat kepolisian. Namun karena kasus ini sementara dalam penanganan polisi, maka pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak berwajib.

"Kita serahkan sepenuhnya kepada mereka (polisi). Termasuk jika aparat mau memproses para pemegang sertifikat vaksin palsu juga," kata dia.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan 'Danny' Pomanto memastikan para pemegang sertifikat vaksin palsu akan dikejar untuk divaksinasi. Tidak boleh lagi ada pemegang sertifikat palsu di Makassar seperti yang terjadi saat ini.

Beberapa hari lalu, Pemerintah Kota Makassar bersama Polrestabes Makassar berhasil membekuk dua pelaku pembuat sertifikat vaksin ilegal. Ironisnya, sertifikat vaksin tersebut terkoneksi dan tercantum di aplikasi PeduliLindungi.

Sejauh ini, nama-nama pemilik sertifikat vaksin ilegal tersebut masih tercantum di aplikasi PeduliLindungi sebagai warga yang sudah mengikuti vaksinasi.

"Belum dihapus di PeduliLindungi. Sekarang kita minta dia vaksin. Kalau dia tidak vaksin berarti bisa dikategorikan ilegal," kata Danny.

Saat ini, dua orang pemalsu sertifikat vaksin telah mendekam dalam penjara. Mereka berkolaborasi dan berhasil membuat 179 sertifikat vaksin palsu. 

Danny telah menginstruksikan pemecatan terhadap dua pelaku yang diketahui merupakan pegawai honor di RS Daya Makassar. Dia juga memerintahkan Dinas Kesehatan untuk mengawal persoalan ini, termasuk memastikan tidak ada kejadian serupa di tempat lain. 

Dia menekankan kejadian ini bisa menjadi pelajaran jajarannya agar tidak ada lagi upaya penipuan. Khusus pegawai yang membuat, dipastikan akan dikenakan sanksi pidana.

"Itu kan pegawai kontrak, bukan hanya dipecat tapi pidana, karena sudah memalsukan itu," katanya.