ACC Sulawesi Harap MA Evaluasi Hakim Kasus PDAM Makassar

Selain menyoroti vonis ringan yang dijatuhkan Majelis Hakim PN Makassar, ACC Sulawesi juga menyoal pemulihan kerugian keuangan negara. Yang mana di kasus ini, negara disebut merugi hingga Rp20,3 miliar lebih.

"Aspek pemulihan kerugian keuangan negara itu merupakan salah satu aspek penting dalam penghukuman terhadap terpidana korupsi, itu selain aspek hukuman badan, denda dan pidana tambahan," tegas Kadir.

Sebelumnya, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada dua terdakwa untuk membayar uang pengganti. Untuk terdakwa HYL divonis bayar Rp1 miliar lebih. Sedangkan terdakwa IA bayar Rp900 juta lebih.

"Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan, maka harta benda saudara terdakwa akan disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," Hendri menjelaskan.

Dalam sidang vonis tersebut, Hakim PN Makassar menjadikan kesaksian Wali Kota Makassar, Danny Pomanto sebagai pertimbangan untuk memvonis terdakwa HYL dalam kasus korupsi di PDAM Makassar.

Pembacaan pertimbangan kesaksian Danny Pomanto itu dilakukan oleh Hakim ketua, Hendri Tobing saat memimpin sidang dengan agenda sidang putusan di ruang Harifin A. Tumpa PN Makassar.

"Menimbang, bahwa saksi Mohammad Ramdhan Pomanto dalam persidangan menerangkan, bahwa seluruh perusahan daerah kota Makassar mengalami kerugian sejak saksi jabat Walikota tahun 2015," ungkap Hendri.

Tapi, lanjut Hendri dalam pembacaan pertimbangan itu, pada 2016 ada Perusahan Daerah (Perusda) yang membuat deviden yakni PDAM Makassar. Bahkan, Perusda PDAM di tahun itu disebut mendapat keuntungan.

"Menimbang, mempertimbangkan apresiasi dan prestasi jasa terdakwa (HYL) bagi PDAM yaitu Laba bersih yang dihasilkan PDAM selama terdakwa jadi direktur utama serta deviden yang diberikan ke Pemerintah Makassar," kata Hendri.