6 Kiprah Nurdin Halid, Ketua Definitif Golkar Sulsel

Nurdin yang lahir di Watampone, Kabupaten Bone, 17 November 1958, banyak mengisi perjalanan hidupnya dengan kisah ekonomi model kerakyatan yang dikenal dengan koperasi. Dia merintis karier dari bawah dengan menjadi manajer penyuluh koperasi di Kabupaten Gowa tahun 1983. Sukses di level kabupaten, dia ditarik ke Puskud Hasanuddin di Kota Makassar tahun 1992.

Hanya dalam dua tahun, Nurdin mendapat kepercayaan menjadi Direktur Utama Puskud Hassanuddin. Di tangannya, wajah Puskud Hasanuddin berubah total menjadi "perusahaan koperasi" berlabel konglomerat. Beragam usaha digarap seperti membeli dan menjual produk petani, usaha jasa taksi, ekspor impor, hingga perkulakan. Hasilnya, hanya dalam dua tahun, Puskud Hasanuddin meraup keuntungan Rp 17 miliar.

Jalan untuk membesarkan koperasi di Indonesia terbuka bagi Nurdin ketika berhasil menduduki kursi Ketua Umun Induk Koperasi Unit Desa (Inkud) di Jakarta. Saat ini dia menjabat Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), serta dipercaya sebagai wakil presiden Aliansi Koperasi Internasional Asia Pasifik (ICA) sejak tahun 2010 hingga sekarang.

Di kalangan fanatik sepak bola di Makassar, nama Nurdin Halid dikenal sebagai pionir sekaligus peletak dasar sepak bola modern. Itu berkat lompatan-lompatan besar yang dilakukan semasa menjadi Manager PSM Makassar di musim 1995/1996.

Saat itu, Nurdin melakukan sejumlah terobosan berani, seperti menggaet tiga pemain bintang dari luar Sulsel dan tiga pemain asing asal Amerika Latin. Kedua terobosan itu sebelumnya sempat tabu bagi klub Perserikatan seperti PSM. Lalu, Nurdin juga berani memberi gaji dan bonus besar kepada pemain, pelatih, dan tim ofisial.

Hasilnya, pada musim pertama di tangan Nurdin, PSM menembus babak semifinal. Musim berikutnya, melaju hingga final. Puncaknya, ketika PSM merebut gelar jawara Liga Indonesia tahun 2001 dan menembus babak 8 Besar Liga Champions, termasuk meraih gelar juara internasional Ho Chi Minh Cup. Nurdin bahkan berani mengajukan Kota Makassar menjadi tuan rumah babak 8 besar Liga Champions Asia, meski harus menghabiskan dana miliaran rupiah untuk akomodasi tim tamu dan mempercantik Stadion Mattoangin.

Pada tahun 2003, Nurdin Halid terpilih sebagai ketua umum Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia (PSSI). Dia lantas merumuskan visi modernisasi sepak bola Indonesia lewat sejumlah kebijakan strategis. Salah satunya dengan membentuk PT Liga Indonesia sebagai pengelola liga profesional sesuai persyaratan FIFA melalui AFC untuk bisa mendapat hak berlaga Liga Champions Asia dan Piala Dunia Antarklub.

Di era Nurdin Halid, PSSI membuat sejarah baru. Indonesia untuk pertama kali menjadi tuan rumah Piala Asia tahun 2007 setelah berhasil meyakinkan Presiden AFC Moh. Hammam dan mendapat dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. PSSI meraih sukses sebagai tuan rumah dan mendapat pujian dari AFC dan FIFA.

Sukses menggelar Piala Asia mendorong Nurdin Halid membuat lompatan lebih dahsyat, yaitu mencalonkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia (PD) 2022 dengan mengusung tema ‘Green World Cup, Save Our Plannet’. FIFA maupun AFC memuji keberanian PSSI untuk bersaing dengan negara sepak bola maju seperti Inggris, AS, Rusia, Australia, Jepang, Korsel, Qatar, Belanda, dan Portugal. Namun rencana itu tidak mendapat dukungan Pemerintah pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Nurdin Halid pernah terlibat sejumlah kasus saat menjabat Ketua Umum PSSI. Di antaranya dugaan kasus penyelundupan gula impor ilegal, korupsi distribusi minyak goreng dan pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam. Dia juga pernah menjadi tersangka atas dugaan penyimpangan penggunaan dana Bulog sebesar Rp 169 miliar, namun dibebaskan dari tuntutan penjara 20 tahun dan denda Rp 30 juta oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sempat dipenjara pada 2004, Nurdin Halid dinyatakan tidak bersalah oleh PN Jakarta Selatan. Dia kemudian divonis penjara 2 tahun 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Agustus 2005 terkait kasus dugaan pelanggaran kepabeanan impor beras dari Vietnam.

Satu tahun berselang, Nurdin kembali dibebaskan setelah mendapat remisi dari pemerintah. Kemudian pada 2007 dia divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng.

Nurdin Halid meniti karier politik di bawah payung Golkar tahun 1988. Dia melenggang sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 1997. Pasang surut kemudian mengantarkannya meraih sejumlah posisi penting di partai berlambang pohon beringin. Pada era kepemimpinan Aburizal Bakrie, Nurdin dipercaya menjadi ketua DPP Bidang Pemilu wilayah Sulawesi, kemudian naik ke posisi wakil ketua umum Bidang Organisasi.

Ketika Partai Golkar terbelit konflik berkepanjangan tahun 2014-2016 lalu, Nurdin memainkan peran dalam langkah penyelamatan partai. Nurdin dikenal sebagai ‘jembatan’ antara dua kubu yang berselisih maupun dengan pihak pemerintah. Berkat peran kuncinya itu, Nurdin diberi mandat sebagai Ketua Panitia Pengarah Munas ‘rekonsiliasi’ Partai Golkar.

Di era Setya Novanto, Nurdin Halid ditunjuk sebagai Ketua Harian DPP Partai Golkar. Dia pula yang mengambil alih kepengurusan saat Setya bermasalah hukum, sebelum dilimpahkan kepada Ketua Umum teranyar Airlangga Hartarto.

Nurdin Halid mencalonkan diri pada Pemilihan Gubernur Sulsel tahun 2018, berpasangan dengan Aziz Qahhar Mudzakkar. Dia didukung koalisi lima partai, yakni Golkar, NasDem, Hanura, PKPI, dan PKB.

Nurdin-Aziz bersaing dengan tiga pasang kandidat lain. Masing-masing Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo, Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman, dan Ichsan Yasin Limpo-Andi Mudzakkar.

Pada pemilihan 27 Juni 2018, mayoritas pemilih memberikan suara kepada Nurdin Abullah-Andi Sudirman, yang kemudian dilantik sebagai Gubernur-Wagub Sulsel periode 2018-2023. Sedangkan Nurdin Halid dan Aziz Qahhar menempati peringkat kedua perolehan suara.