4 Mahasiswi FISIP Unhas jadi Korban Pelecehan Seksual Pejabat Kampus

Menurut Farida, merujuk Permendikbudristek PPKSP, penanganan kasus kekerasan seksual (KS) tidak boleh serampangan. Termasuk mengungkap identitas terlapor.

“Kita tidak bisa langsung men-judge para pihak. Kita harus minta keterangan kedua belah pihak baik korban maupun terduga pelaku,” jelas Farida.

Wakil Rektor 3 Unhas itu juga menyebutkan sepanjang investigasi, empat mahasiswi yang melapor menolak untuk diberikan pendampingan psikologis. Meski begitu, proses pemeriksaan tetap berjalan lancar.

“Kita sudah tawarkan pendampingan karena itu kewajiban kita. Tetapi, mereka (korban) menyatakan belum membutuhkan pendampingan psikologis maupun pendampingan lainnya. Mereka juga tidak ada tekanan dan seterusnya,” ungkap Farida.

Kasus kekerasan seksual ini ramai jadi perbincangan. Terdapat petisi yang tersebar di WhatsApp grup  dengan judul Stop Pelecehan Seksual dan tagar #STOPKEKERASANSEKSUALDIKAMPUS#JUSTIBEFORVICTIMS.

Dalam petisi itu merunut kejadian yang dialami oleh empat mahasiswi sejak Juli 2023 hingga awal Juni 2024. Dari laporan dan pengakuan korban disebutkan, kekerasan seksual yang dialami mencakup pelecehan fisik yang dilakukan pelaku menggunakan kekuasaannya.

Dekan FISIP Unhas, Prof Sukri Tamma mengatakan, telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak lagi melibatkan para ketua departemen dalam pelayanan mahasiswa. Langkah itu disebut sebagai upaya preventif mencegah kejadian serupa.

“Untuk proses pengurusan dan seterusnya, kita meminimalkan tidak harus melalui Kadep (Ketua Departemen). Boleh ke Sekdep (Sekretaris Departemen), atau langsung ke Dekan. Kita meminimalisir potensi intimidasi untuk memastikan proses tetap berjalan,” ujar Sukri.