TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Akmal Malik Kunjungi SD di Mamasa usai Viral Murid Mengadu ke Jokowi

SDN 010 Salung di Mamasa hanya memiliki 11 murid aktif

Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar), Akmal Malik saat mengunjungi SDN Saluang di Kabupaten Mamasa. Dok. IDN Times/Humas Pemprov Sulbar

Makassar, IDN Times - Sekolah Dasar (SD) Negeri 010 Saluang di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sempat viral usai sejumlah murid mengajukan keluhan kepada Presiden RI Joko "Jokowi" Widodo melalui media sosial.

Merespons keluhan murid tentang guru mereka yang jarang mengajar, Penjabat Gubernur Sulbar, Akmal Malik, langsung mengunjungi SD Negeri 010 Saluang pada Sabtu, 16 Juli 2022. 

Akmal, dalam keterangan persnya, Minggu (17/7/2022), mengatakan, sekolah tersebut hanya memiliki 11 siswa aktif. Sangat jauh dari kondisi ideal operasional belajar mengajar sebuah sekolah.

“Tapi kami tetap akan memberikan perhatian terkait aktivitas belajar para murid di SD Negeri 10 Saluang ini, walaupun jumlah siswa minim. Ini tanggungjawab bersama menjaga agar anak mendapat layanan pendidikan yang baik,” ujar Akmal Malik.

1. Opsi penggabungan sekolah

Siswa SD 010 Suluang di Desa Pamoseang, Kecamatan Mambi, Mamasa mengadu ke presiden/istimewa

Akmal Malik pun meminta Pemkab Mamasa mengevaluasi dan mempertimbangkan opsi penggabungan SD Negeri 010 Saluang dengan sekolah lain yang memiliki murid lebih banyak dan aktivitas belajarnya berjalan lancar.

Berdasarkan ketentuan yang ada, pendirian dan operasional sebuah sekolah seharusnya terdapat minimal 60 siswa.

"Siswa aktif hanya 11, sekolahnya tidak memadai makanya bisa dipertimbangkan untuk digabungkan dengan sekolah terdekat," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ini.

Baca Juga: Akmal Malik Minta Daging Kurban di Sulbar Dibagikan Pakai Bungkus Daun

2. Tanggung jawab pemerintah

Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik (dok. Kapuspen Kemendagri)

Sekolah terdekat dari SD Negeri 010 Saluang diketahui berjarak sekitar tiga kilometer. Namun, Akmal menegaskan opsi pemindahan tentunya dibarengi pula dengan perbaikan fasilitas sekolah dari pemerintah.

“Itu tugasnya pemerintah. Apakah ada bantuan kendaraan sekolah atau lainnya. Harus ada solusi yang diberikan, karena itu tanggung jawab pemerintah," ucap Akmal.

Baca Juga: Antisipasi Krisis Pangan, ASN di Sulbar Diwajibkan Bercocok Tanam

Berita Terkini Lainnya