Ketua DPRD Sulsel Minta Buruh Percaya Aspirasi Mereka Dikawal ke Pusat
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Andi Ina Kartika Sari meyakinkan kaum buruh, agar tetep percaya kepada DPRD untuk mengawal aspirasinya sampai ke pemerintah pusat.
Hal tersebut disampaikan politikus Partai Golkar ini saat menerima ratusan buruh yang menggelar aksi May Day 2023 di depan kantor DPRD Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin sore (1/5/2023).
"Aspirasi saudara-saudara (buruh), insya allah kami akan menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang ada, dan kewenangan di pusat, jadi yakin dan percaya kami akan kawal ke pemerintah pusat," tegas Andi Ina.
1. Pimpinan DPRD rapat dengan perwakilan buruh 2 jam
Sejak pagi hingga siang hari, massa buruh bersama mahasiswa terus mendatangi gedung DPRD Sulsel untuk menyampaikan aspirasinya. Beberapa dari perwakilan buruh pun langsung menemui pimpinan DPRD.
Selanjutnya, kata Andi Ina, dalam beberapa hari kedepan pihak DPRD Sulsel akan menjadwalkan untuk agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel terkait aspirasi buruh.
"Kami di dalam dua jam (pertemuan), telah beberapa hal yang tentu disampaikan yang menjadi harapan-harapan teman-teman buruh. Dan Insya Allah minggu depan kami sudah menjadwalkan RDP langsung," ungkap Andi Ina.
2. RDP akan menghadirkan dinas tenaga kerja
Andi Ina pun membeberkan, dalam agenda RDP langsung bersama Pemprov Sulsel itu, akan dihadirkan pihak-pihak yang mempunyai kebijakan langsung terkait dengan aspirasi para buruh saat May Day ini.
"RDP nanti kita akan hadirkan dinas tenaga kerja dan juga dari biro hukum untuk kita bersama-sama menyelesaikan apa yang menjadi harapan-harapan dan masalah yang ada di teman-teman buruh hari ini," terangnya.
"Tentu dengan ini kami harapkan mari bersama-sama menjaga situasi kota Makassar. Sekali lagi kota Makassar adalah milik kita bersama, maka itu mari kita menjaga keamanan agar tetap kondusif," sambung Andi Ina.
Baca Juga: KSBSI Sulsel: UU Ciptaker Perpanjang Penderitaan Buruh
3. Buruh sebut Omnibus Law dan Ciptakerja dipaksakan
Dalam aksi May Day di depan DPRD Sulsel, buruh menilai kondisi saat ini sangatlah memprihatinkan. Bukan karena banyaknya perusahaan tidak melaksanakan norma-norma Ketenagakerjaan sebagaimana, telah diatur dalam ketentuan-ketentuan di perundangan-undangan. Tapi lebih dari itu regulasi dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tidak utamakan kaum buruh.
"Belum lagi kita bicara soal Omnibus Law atau cipta kerja yang terus dipaksakan, itu memangkas haknya kaum buruh seperti kurangnya besaran nilai pesangon, serta penghargaan masa kerja," ujar koordinator Konfederasi Serikat Nusantara (KSN) Sulsel, Xenos Zulyonuco dalam orasinya.
Selain Omnibus Law kata Xenos, di revisi UU KPK yang dinilai banyak pihak untuk melemahkan pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu UU Minerba yang punya potensi memuluskan jalan perusahaan-perusahaan tambang mengekspolitasi.
"Undang-undang minerba punya potensi terkait perusahaan mengekspolitasi hasil kekayaan bumi kita, dan itu akan tambah lagi panjang regulasi yang menguatkan cengkraman oligarki ekonomi politik. Dan masih banyak lagi persoalan di negeri ini, soal pendidikan juga," tegas Xenos.
Baca Juga: Aksi May Day di Sulsel, Buruh: Pemerintah Licik, DPRD Khianati Rakyat