TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Pelanggar Protokol Kesehatan di Makassar Terancam Denda Rp20 juta

Sanksi tertuang dalam Perwali Nomor 53 Tahun 2020

Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin bertemu dengan pedagang pisang epe di Rujab Wakil Wali Kota, Selasa (21/7/2020). Humas Pemkot Makassar
Verified
Sahrul Ramadan

Makassar, IDN Times - Pemerintah Kota Makassar menyiapkan sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sanksi antara lain berupa administrasi pencabutan izin hingga denda puluhan juta.

Juru Bicara Gugus Tugas COVID-19 Kota Makassar Ismail Hajiali mengatakan, sanksi tertuang dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 53 Tahun 2020, tentang pedoman penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan resepsi pernikahan dan pertemuan di Kota Makassar. 

"Iya, ada sanksi denda Rp20 juta. Tapi itu nanti dilihat karena penuh dengan pertimbangan. Intinya harus komitmen bersama," kata Ismail saat dihubungi IDN Times, Rabu (9/9/2020).

Dalam draf Perwali 53/2020, terdapat sejumlah syarat bagi pengelola tempat resepsi pernikahan atau pertemuan di ruang publik. Antara lain membatasi pengunjung maksimal 30 orang, dan diawasi. Jika jumlah orang lebih dari 30, tidak boleh masuk secara bersamaan ke area pertemuan.

Selain itu, setiap orang yang masuk ke lokasi acara tidak boleh membuka masker. Penyelengggara juga tidak boleh menyediakan makanan prasmanan.

Baca Juga: Tersangka Penimbun 22 Ribu Lembar Masker di Makassar Positif Corona

1. Sanksi sebagai bentuk efek jera

Simulasi pembatasan pergerakan lintas daerah di perbatasan Makassar-Gowa di Jalan Sultan Alauddin, Minggu (12/7/2020). Humas Pemkot Makassar

Ismail menjelaskan, sanksi, terutama denda puluhan juta, disiapkan dengan penuh pertimbangan. Sanksi dikhususkan bagi badan usaha atau kelompok penyedia layanan jasa tempat pelaksaan kegiatan yang memicu berkumpulnya banyak orang.

Soal sanksi sudah dibahas bersama sejumlah pemangku kebijakan, serta perwakilan pengusaha seperti Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) se-Makassar. Dalam pertemuan, kata Ismail dievaluasi kembali poin-poin pasal yang dianggap masih kabur. 

Dari pembahasan itu disepakati bahwa sanksi denda akan diterapkan jika pelaku usaha tidak mengindahkan aturan yang nantinya akan diterapkan dan resmi berlaku.

"Ini adalah komitmen kita semua. Jangan protokol kesehatan terabaikan. Sanksi itu tujuannya sebagai bentuk efek jera," ucap Ismail. 

2. Perwali Nomor 53 masih perlu disosialisasikan

Tim gabungan melakukan pengawasan di salah satu mal di Makassar. Humas Pemkot Makassar

Ismail mengungkapkan, Perwali masih perlu disosialisasikan secara masif sebelum diterapkan. Sosialisasi setidaknya butuh waktu selama sepekan. Belum ditentukan kapan aturan akan diterapkan.

Sanksi dalam perwali itu, kata Ismail, akan disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. Jika dianggap masih sebatas kategori ringan, mereka akan ditegur, menyusul pembubaran dan pencabutan izin usaha. Terkahir jika, mereka tetap melanggar maka sanksi Rp20 juta menjadi pilihan terakhir. 

"Kalau misalnya hotel, tempat acara, yang buat acara tentu itu kan ada yang bertanggung jawab. Sangat selektif sekali, tidak langsung melanggar kemudian diterapkan. Akan ada proses (penerapan sanksi)," kata Ismail.

Baca Juga: Pemkot Makassar Atur Protokol Kesehatan untuk Resepsi Pernikahan

Topik:
pemkot makassar
protokol new normal
denda
sulawesi selatan
COVID-19
Berita Terkini Lainnya

Kapal Tenggelam di Perairan Buton Tengah, 15 Penumpang Tewas

Driver Ojol di Gowa Pukul Mahasiswi Gegara Orderan Dibatalkan

Jatanras Bekuk Dua Pelaku Pemerkosaan Wanita Difabel di Makassar

KPU Makassar Sosialisasi Pemilu 2024 di Kampung Nelayan

3 Tahanan Kabur Polsek Tallo Makassar Ditangkap di Morowali

Jemaah Haji Pulang, Keluarga dan Kerabat Menjemput Berkah

Kejati Mengendus Permainan Mafia Tanah di Proyek Bendungan Paselloreng

Pasar Ekstrem Tomohon Resmi Dilarang Jual Daging Anjing dan Kucing

Kepala Kejati Sulsel Pastikan Selidiki Dugaan Aliran Dana Korupsi PDAM

Polres Gowa Tunggu Hasil Labfor Kasus Keracunan Massal Acara Nikahan