Cegah Korupsi, Stranas PK Usul Swasta Kelola Parkir di Makassar
Pengelolaan parkir oleh swasta dianggap lebih efisien
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Makassar, IDN Times - Staf ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Fridolin Berek mengusulkan Pemerintah Kota Makassar membuka pengelolaan sektor parkir kepada swasta. Selain efisien dan mencegah korupsi, langkah itu diyakini bisa menyumbang pendapatan lebih besar bagi daerah.
Fridolin menjawab pertanyaan wartawan pada diskusi kelompok terarah di Makassar, Senin malam (29/1/2024). Dia mengkritisi pandangan bahwa Perusahaan Daerah Parkir tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Kota Makassar.
"Pertanyaan soal PD Parkir, ini dianggap tidak menguntungkan pemerintah daerah. Menurut kami harusnya Pemda lebih cerdas dalam menentukan itu sektor-sektor bisnis mana untuk mereka dalam pembentukan BUMD," kata Fridolin.
"Makanya tadi saya sampaikan, menurut kami terkait PD Parkir atau jasa parkir itu bisa dibuka ke publik, swasta," dia melanjutkan.
Baca Juga: Uang Transpor Bimtek dan Pelantikan KPPS Makassar Telat, Ini Alasannya
1. Sudah dipraktikkan di kota-kota besar
Firdolin mengatakan, pengelolaan parkir sudah diterapkan di kota-kota besar lain di Indonesia. Dia menyebut praktik itu efektif sebagai langkah pencegahan korupsi.
"Kita lihat banyak daerah telah melakukan itu, di Jakarta, Bandung dan Surabaya jasa perparkiran itu sudah jadi sektor swasta. Skemanya kan berubah, nanti ditarik oleh pemerintah kan pajaknya," ucap Fridolin.
Pada pemaparannya, Fridolin sekaligus menerangkan tentang fungsi Stranas PK sebagai arah kebijakan nasional yang fokus pencegahan korupsi. Stranas PK terdiri dari lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPPI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kantor Sekretariat Presiden (KSP), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).