TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

7 Polisi Terluka saat Kantor Bupati di Gorontalo Dibakar Massa

Kapolda menegaskan pengamanan massa sesuai SOP

Kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo dibakar massa aksi, Kamis (21/9/2023). Dok. IDN Times/Istimewa

Makassar, IDN Times - Kepolisian Daerah Gorontalo menyebut tujuh anggota Polri terluka saat demonstrasi berujung ricuh di Pohuwato, Kamis (21/9/2023). Massa membakar Kantor Bupati Pohuwato dan merusak sejumlah sarana dan fasilitas, termasuk Kantor DPRD dan rumah dinas bupati.

"Sampai sore ada sekitar tujuh anggota kami yang jadi korban, luka-luka. Makanya saya tegaskan kami ini tidak perang lawan masyarakat," kata  Kapolda Gorontalo, Irjen Angesta Romano Yoyol dalam keterangannya, Kamis malam (21/9/2023).

Pembakaran kantor Bupati Pohuwato buntut dari aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sekolompok orang yang mengatasnaman diri Aliansi Majelis Permusyawaran Rakyat Pohuwato (MPRP) dan Aliansi Forum Persatuan Penambang Ahliwaris Pohuwato. Mereka menuntut tali asih tanah dari PT Pets selaku perusahaan tambang.

Kapolda mengatakan saat itu anggota Polri sudah mengawal aksi demonstrasi dengan aman dan damai. "Anggota kami itu saat melalukan pengamanan sudah sesuai dengan aturan dan prosedur standar operasi," ucapnya.

Baca Juga: Kantor Bupati Pohuwato di Gorontalo Dibakar Massa Pengunjuk Rasa

1. Polisi bakal tindak tegas semua pelaku demo anarkistis

Kantor Bupati Pohuwato di Provinsi Gorontalo dibakar massa aksi, Kamis (21/9/2023). Dok. IDN Times/Istimewa

Kapolda menyatakan belum ada pelaku pembakaran Kantor Bupati yang ditangkap. Pihaknya juga belum bisa memperkirakan berapa orang dari massa aksi yang ikut terlibat. Namun dia menegaskan pelaku atau provokator akan ditindak tegas sesuai aturan hukum berlaku.

"Pertama, kita hanya berusaha amankan jalannya unjuk rasa, tetapi tiba-tiba terjadi aksi anarkis. Jadi saya pastikan pelaku ini akan kami tangkap semua," ucapnya.

2. Kapolda: demo boleh, tapi jangan rusak fasilitas umum

Ilustrasi - Demo tolak Omnibus Law di kawasan Harmoni pada Kamis (8/10/2020). (IDN Times/Ilyas Mujib)

Kapolda menyatakan aksi demontrasi pada Kamis sudah dikawal sejak awal. Bahkan, pada sejumlah rangkaian demonstrasi sebelumnya dengan isu dan tuntuta serupa, pihaknya juga mempersiapkan pengamanan.

"Ini masyarakat kita yang menyampaikan aspirasi, wajib kita kawal selagi mengikuti aturan hukum yang belaku. Tetapi kalau sudah merusak fasilitas umum, apalagi merusak aset negara harus kita lakukan tindakan tegas dan terukur," katanya.

Baca Juga: Kantor Bupati Pohuwato Dibakar, Layanan Pemerintah Dijamin Normal

Berita Terkini Lainnya