TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

Larangan Mudik, Dishub Sulsel: Kita Harus Lakukan Penyekatan

Dishub belum terima juknis soal mudik

Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah. IDN Times/Asrhawi Muin

Makassar, IDN Times - Dinas Perhubungan Sulawesi Selatan mewacanakan untuk melakukan penyekatan kendaraan sehubungan dengan adanya larangan perjalanan mudik pada Lebaran 2021 mendatang. 

Namun, Kepala Dinas Perhubungan Sulsel, Muhammad Arafah mengatakan pihaknya belum menerima petunjuk teknis terkait aturan tersebut.

"Belum (ada juknis). Cuma rilis dari humasnya Kemenhub itu kan mudik ditiadakan. Bentuk implementasi di daerah antara kabupaten itu berarti kita harus melakukan penyekatan," kata Arafah melalui sambungan telepon, Minggu (11/4/2021).

1. Penyekatan dilakukan di semua kabupaten/kota

Ilustrasi mudik. IDN Times/Imam Rosidin

Arafah menyebutkan penyekatan itu nantinya bertumpu di masing-masing kabupaten/kota. Pemerintah daerah di 24 kabupaten/kota akan disurati untuk menerapkan penyekatan pada saat larangan mudik berlaku mulai 6 - 17 Mei 2021. Selain itu, ada pula penyekatan di beberapa titik yang dilakukan oleh Dirlantas. 

"Untuk di Sulsel, Dinas Perhubungan provinsi bersama Satpol PP ada posko masing-masing. Ada di bandara, pelabuhan, dan di terminal," kata Arafah.

Menurut Arafah, istilah mudik maupun pulang kampung tidak ada bedanya. Sejak tahun lalu, istilah mudik maupun pulang kampung menjadi perdebatan lantaran dinilai berbeda makna. Tak sedikit pula orang berdalih mudik dengan alasan pulang kampung dan sebaliknya.

"Sama ji itu mudik. Yang jelas tanggal 6 -17 bukan pulang kampung, namanya mudik. Makanya dikasih penyekatan," lanjutnya.

2. Harus memiliki alasan kuat jika ingin meninggalkan kota

Ilustrasi mudik menggunakan kapal/ANTARA FOTO/Zabur Karuru

Masyarakat yang hendak mudik atau setidaknya keluar dari wilayahnya harus membuktikan dengan surat izin dari RT/RW bagi masyarakat umum. Mereka harus menjelaskan apa tujuannya untuk mudik. Misalnya untuk menjenguk keluarga yang sakit dan sebagainya.

"Masyarakat yang mau mudik misalnya ada yang mau melahirkan itu minimal dua pendamping. Kalau berobat satu pendamping," katanya.

Sementara untuk masyarakat berstatus ASN, TNI, dan Polri, wajib menyertakan surat tugas. Begitu pula dengan petugas kesehatan misalnya yang membawa ambulans.

Baca Juga: 3 Penataan Bandara yang Dilakukan AP II Selama Larangan Mudik

Berita Terkini Lainnya