TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Izin Usaha Toko Pakaian Bekas Impor di Makassar akan Diperiksa

Kementerian Perdagangan melarang impor pakaian bekas

Suasana di jalan masuk Pasar Thrifting atau pakaian bekas di Pasar Terong, Jl Gunung Bawakaraeng Makassar, Kamis (2/6/2022) (Dahrul Amri/IDN Times)
Verified
Ashrawi Muin

Makassar, IDN Times - Pemerintah Indonesia melarang impor barang bekas, termasuk pakaian bekas, tetapi tidak dengan penjualannya. Presiden Joko 'Jokowi' Widodo telah mengeluarkan pernya­taan perihal impor pakaian bekas.

Impor pakaian bekas dinilai sangat mengganggu industri tekstil dalam negeri. Menindaklanjuti larangan impor barang bekas, Kepala Dinas Perdagangan Kota Makassar, Arlin Ariesta, menyampaikan kewenangan Pemkot perihal itu sebatas mengecek izin usaha.

"Tindak lanjut dari hulu sampai hilir, pertama koordinasi pintu masuk barangnya yg merupakan kewenganan instansi pemerintah pusat dan kalo di Pemda terkait aktivitas usaha akan dicek sesuai izin usaha," kata Arlin saat dihubungi IDN Times, Jumat (17/3/2023).

1. Pemkot hanya bisa mengawasi

Jalan masuk dilorong lapakan pakaian bekas atau Cakar Pasar Terong, Kota Makassar, Kamis (2/6/2022). Dahrul Amri/IDN Times Sulsel

Perihal keberadaan pakaian bekas impor di Kota Makassar, Pemkot hanya bisa mengawasi. Bila ada pelanggaran hukum maka akan dikoordinasikan dengan penegak hukum.

Arlin mengatakan bahwa pihak yang bisa memastikan barang tersebut impor atau tidak hanya instansi Balai Pengawasan Tertib Niaga atau Kepabeanan. Dengan kata lain, Pemkot Makassar tak punya otoritas menutup tempat usaha yang mengimpor pakaian bekas.

"Kalo instansi pemda itu aktivitas izin usaha yang akan dilakukan penegakan hukum dikoordinasikan dengan Pol PP dan pemerintah wilayah setempat," kata Arlin.

Baca Juga: Punya Harta Rp13 M, Kemenkeu Periksa Kepala Bea Cukai Makassar

2. Pemerintah tidak melarang bisnis pakaian bekas

Pemusnahan pakaian, sepatu, dan tas bekas yang diimpor secara ilegal dengan nilai mencapai Rp10 miliar. (dok. Kemendag)

Larangan impor pakaian bekas ini diatur dalam Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Impor. Pasal 2 menyebutkan bahwa salah satu barang dilarang impor adalah pakaian bekas.

Pemerintah mengawasi dan menindak impor pakaian bekas dan pelakunya untuk menjaga martabat bangsa. Selain itu ada pula alasan kesehatan dan menjaga keberlangsungan industri dan IKM tekstil dalam negeri.

"Namun pemerintah tidak melarang bisnis pakaian bekas, yang tidak boleh itu melakukan impor. Maka ini juga menjadi kewenangan pemerintah pusat terkait jalur impornya," kata Arlin.

Baca Juga: Viral Perempuan di Makassar Dikeroyok Penjual Pakaian Bekas

Topik:
baju bekas
impor
pakaian
kementerian perdagangan
pemkot makassar
makassar
Update me
Berita Terkini Lainnya

Rakernas APEKSI, Bima Arya Dorong Pemerintah Kota Aktif Berkolaborasi

Emas 100 Gram Milik Jemaah Haji Makassar yang Dibeli di Makkah Imitasi

Jemaah Haji Makassar Beli Emas 100 Gram di Makkah Diperiksa Bea Cukai

Youth City Changers Buka Rangkaian Rakernas APEKSI XVI di Makassar

Parasut Tak Terbuka, Prajurit TNI AU Kecelakaan saat Terjun Payung

Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Kematian Mahasiswa Unhas ke Polisi

Gunung Api Karangetang di Sulut Keluarkan Awan Panas Guguran

KPU Makassar Terima Perbaikan Dokumen Bacaleg dari 17 Parpol

Menpora Dito Jadi Pembicara Youth City Changers di Maros Hari Ini

PLN Alirkan Listrik ke 51 Desa 3T di Sulselrabar selama 2023