TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times
© 2024 idntimes.com by IDN Media
Home News Sulsel

Kiat DPRD Sulsel Cegah Anggaran Janggal di RAPBD 2020

Rancangan anggaran segera dibahas di tingkat komisi

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Verified
Aan Pranata

Makassar, IDN Times - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan segera membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) tahun 2020 bersama Pemerintah Provinsi. RAPBD ditargetkan disetujui sebelum tenggat 30 November 2019.

Pembahasan RAPBD jadi topik pembicaraan di masyarakat, setelah temuan anggaran janggal DKI Jakarta. Salah satunya pengadaan lem aibon senilai Rp82 miliar.

DPRD Sulsel sudah mengantisipasi kemungkinan adanya temuan serupa pada RAPBD 2020. Salah satu upayanya, dengan meminta instansi pemprov menyerahkan dokumen rancangan kerja dan anggaran (RKA) sejak jauh hari. Dengan begitu diharapkan legislator di tingkat komisi bisa punya lebih banyak waktu untuk meneliti item rancangan anggaran.

"Kita sudah minta, minimal tiga hari RKA sudah diserahkan ke komisi. Kalau pembahasan dimulai 22 (November), berarti paling lambat tanggal 19 sudah harus kami terima," kata Komisi D DPRD Sulsel John Rende Mangontan kepada wartawan di Makassar, Rabu (13/11).

Baca Juga: Pimpinan DPRD Minta Kisruh Anggaran DKI Tidak Terjadi di Sulsel

1. Kepala dinas tidak boleh diwakili pada pembahasan item anggaran

IDN Times/Aan Pranata

DPRD tengah menanti jawaban Gubernur terhadap pandangan fraksi-fraksi atas nota keuangan dan RAPBD. Setelah itu rancangan anggaran dibawa ke Badan Anggaran, untuk dibahas pada tingkat komisi bersama instansi pemprov.

John mengaku sudah mewanti-wanti kepala dinas atau instansi agar hadir langsung dalam pembahasan item anggaran di komisi. Kepala dinas boleh didampingi tim teknis, namun tidak boleh diwakili.

Dengan dihadiri pemimpinnya, DPRD bisa mengetahui secara langsung strategi setiap dinas dalam mengarahkan kebijakan gubernur. DPRD juga ingin melihat keseriusan para pejabat pemprov dalam mewujudkan cita-cita Gubernur Nurdin Abdullah menjadikan Sulsel sebagai penyangga ibu kota negara yang baru.

"Kami menekankan, wajib bagi kadis sebagai mitra komisi datang saat pembahasan. Saat tidak dilakukan, otomatis di-'skorsing' sampai kadisnya hadir," ucap John.

Baca Juga: Dari Lem Aibon Hingga Pulpen, Ini 3 Anggaran Janggal di APBD DKI 2020

2. DPRD belum temukan anggaran yang mencurigakan

IDN Times/Aan Pranata

DPRD dan pemerintah provinsi diberi tenggat membahas RAPBD hingga 30 November. Artinya, kedua pihak harus menyetujui rancangan anggaran untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsa Muin mengatakan, anggaran janggal di DKI yang ramai dibicarakan, tidak boleh terulang di daerah lain. Kejadian itu juga semestinya jadi pembelajaran bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) untuk berhati-hati dalam menyusun rancangan kerja dan anggaran.

"Untuk sementara ini tidak ada (kejanggalan) anggaran seperti di DKI. Dari awal kita sudah mewanti-wanti gubernur agar kejadian seperti itu tidak ada di Sulsel, walau kita sudah memakai sistem yang sama dengan DKI," kata Darmawangsa kepada wartawan di Makassar, Rabu (13/11).

Topik:
apbd
APBD DKI 2020
sulawesi selatan
DPRD Sulsel
Berita Terkini Lainnya

Jatanras Bekuk Dua Pelaku Pemerkosaan Wanita Difabel di Makassar

KPU Makassar Sosialisasi Pemilu 2024 di Kampung Nelayan

3 Tahanan Kabur Polsek Tallo Makassar Ditangkap di Morowali

Jemaah Haji Pulang, Keluarga dan Kerabat Menjemput Berkah

Kejati Mengendus Permainan Mafia Tanah di Proyek Bendungan Paselloreng

Pasar Ekstrem Tomohon Resmi Dilarang Jual Daging Anjing dan Kucing

Kepala Kejati Sulsel Pastikan Selidiki Dugaan Aliran Dana Korupsi PDAM

Polres Gowa Tunggu Hasil Labfor Kasus Keracunan Massal Acara Nikahan

Waduh! 24 Bangkai Babi Dibuang ke Telaga di Minahasa Utara

Viral Pemuda Sinjai Nikahi Bule Polandia, Boyong Keluarga Besar