TUTUP
SCROLL UNTUK MELANJUTKAN MEMBACA
Gabung di IDN Times

DPRD Minta Pemprov Cek Seribuan ASN Sulsel Terima Bansos

Dinsos Sulsel cuma menerima data dari 24 kabupaten/kota

Pencairan bansos PKH. (Dok. Kemensos)

Makassar, IDN Times - Komisi E DPRD Sulawesi Selatan meminta Pemerintah Provinsi menelusuri dugaan penyelewengan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Sebab menurut temuan Kementerian Sosial, ditengarai ada aparatur sipil negara (ASN) yang turut menjadi penerima.

"Kita meminta kepada Dinas Sosial Sulsel untuk segera mengecek kebenaran itu, karena ASN tidak boleh menerima PKH, itu bukan haknya" kata anggota Komisi E John Rende Mangontan dikutip dari Antara, Rabu (24/11/2021).

Baca Juga: Ini Aturan yang Melarang ASN Terima Bansos

1. Seribuan ASN di Sulsel diduga masuk penerima PKH

Legislator DPRD Sulsel John Rende Mangontan. (IDN Times/Aan Pranata)

Menurut temuan Kemensos, terdapat 31.642 ribu ASN dari 34 provinsi menerima bantuan PKH dari pemerintah. Rinciannya, 28.965 ASN aktif dan sisanya adalah pensiunan. Untuk Sulsel, diperkirakan ada seribuan ASN menerima PKH tersebut.

"Jadi ada sekitar seribuan ASN di Sulsel menerima PKH. Tolong pak Kadis (Irawan Bintang) dijelaskan itu," kata John saat rapat dengan Dinsos Sulsel.

2. Dinsos diminta aktif menelusuri

Ilustrasi warga penerima Bansos (ANTARA FOTO/FB Anggoro)

Legislator fraksi Golkar itu berharap Dinsos bergerak cepat menelusuri hasil temuan Kemensos. Itu diperlukan untuk memastikan apa yang disampaikan oleh pusat benar, sebab jelas sebagai sebuah pelanggaran.

Apabila benar ada ASN yang mendapatkan PKH itu, harus dikembalikan, sebab bukan haknya. ASN hidupnya sudah ditanggung negara, begitu pun pensiunan ASN. .

"Dinsos jangan menunggu bola tapi harus jemput bolanya. Kalau melihat jumlahnya di Sulsel, angkanya itu lumayan tinggi dari provinsi lainnya," ujar John.

Baca Juga: Risma Beberkan Jurus Atasi Masalah Bansos hingga PKH

Berita Terkini Lainnya