Usai DPR Minta Kaji Ulang, Warga Desak Kepastian Lokasi PSEL Makassar

Menurut Akbar, kekhawatiran warga juga dipicu oleh percepatan pelaksanaan proyek-proyek strategis nasional di berbagai daerah. Dia mengaku masyarakat cemas pembangunan PSEL di Makassar sewaktu-waktu memasuki tahap peletakan batu pertama sebelum ada kepastian mengenai lokasi.

"Ini kan menjadi tekanan mental juga buat masyarakat Makassar, jangan sampai selanjutnya bisa beralih ke Makassar," katanya.

Akbar berharap pemerintah pusat, DPR RI, dan instansi terkait segera duduk bersama untuk menyampaikan hasil kajian secara terbuka. Dia juga berharap keputusan yang diambil nantinya mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan.

"Kami berharap sekali sekiranya setelah adanya seperti ini mungkin DPR ataukah instansi yang betul-betul berperan di dalamnya bisa mengambil sikap secepatnya dan bisa duduk bersama, membuka ruang bersama masyarakat dan menyampaikan hasil dari kajian dan bisa berpihak kepada masyarakat," katanya.

Penolakan terhadap lokasi PSEL di Tamalanrea telah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Warga berulang kali menyampaikan keberatan karena menganggap lokasi proyek terlalu dekat dengan permukiman serta mempertanyakan proses pelibatan masyarakat dan dokumen perizinan, termasuk AMDAL.

Aspirasi tersebut sebelumnya telah dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) di DPRD Sulawesi Selatan, Kamis 25 Juni 2026 . Saat itu DPRD meminta dokumen AMDAL dibuka kepada publik dan meneruskan aspirasi warga ke pemerintah pusat karena proyek PSEL merupakan bagian dari PSN.

Dalam audiensi di Komisi XII DPR RI, Senin 6 Juli 2026, DPR menegaskan tidak menolak pembangunan PSEL sebagai solusi pengelolaan sampah nasional. Namun, Komisi XII menilai lokasi proyek perlu dikaji ulang dengan mempertimbangkan tata ruang, dampak lingkungan, dan keselamatan masyarakat.