Sidang Kasusi Bibit Nanas Sulsel Bongkar Aliran Uang Korupsi

Salah satu fakta yang mencuat berkaitan dengan penggunaan lahan milik PTPN I Regional 8 di Kabupaten Bone. Saksi ML, SEVP Business Support PTPN I Regional 8, mengatakan aset lahan perusahaan negara tersebut tidak dapat dipinjamkan sembarangan.

Menurutnya, tidak pernah ada perjanjian kerja sama atau MoU antara PTPN dengan DTPH-BUN Sulsel maupun pihak perusahaan terkait penggunaan lahan tersebut untuk program penanaman bibit nanas.

Kesaksian itu diperkuat ET, mantan GM Kebun Bone PTPN XIV. Ia mengaku diperintahkan menanam bibit nanas di lahan PTPN XIV Bone.

Instruksi tersebut, kata dia, disampaikan melalui terdakwa Hasan Sulaiman yang disebut membawa arahan dari Pj Gubernur Sulsel.

Sebanyak 1.680.425 bibit nanas kemudian dipaksakan untuk ditanam. Namun, tidak tersedia anggaran untuk biaya pemeliharaan tanaman. ET juga mengungkap biaya tenaga buruh untuk penanaman sekitar Rp41 juta. Uang tersebut baru dibayarkan setelah ditransfer langsung oleh terdakwa Uvan.

Fakta lain muncul dari kesaksian MABM. Meski masih berstatus pelajar atau mahasiswa, ia mengaku ditunjuk sebagai Direktur PT Almira Agro Nusantara. Di persidangan, MABM menyebut tugasnya hanya menandatangani sejumlah dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) proyek di Bone, Wajo, Sinjai, dan Barru.

Ia mengaku dokumen tersebut telah disiapkan sebelumnya. Penyusunan administrasi di lapangan disebut melibatkan terdakwa Ririn bersama saksi HH. Tak hanya soal dokumen, MABM juga mengungkap dirinya pernah mencairkan uang dari rekening perusahaan.

Ia mengaku sekitar 10 kali menarik uang tunai dengan nilai mencapai miliaran rupiah di Bank Sulselbar. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada ibunya, terdakwa Rimawaty Mansyur.

Saksi HH, seorang PNS Pemkab Takalar, juga memberikan keterangan yang menguatkan dugaan keterlibatan sejumlah pihak.

HH mengaku beberapa kali mendampingi terdakwa Ririn bertemu Uvan di Kabupaten Bone. Ia juga mengaku pernah menerima transfer uang sebesar Rp5 juta dari terdakwa Rimawaty.

Menurut HH, dirinya bahkan pernah diminta membuat percakapan WhatsApp fiktif yang mencatut nama "Pak Hasan". Percakapan tersebut diduga dibuat untuk menjadi alibi dan kemudian diteruskan kepada pihak lain.

Kesaksian JM, suami terdakwa Rimawaty, turut membuka dugaan aliran uang dalam perkara ini.

JM mengaku pernah mentransfer uang sebesar Rp2 miliar ke rekening PT Cipta Agri Pratama milik terdakwa Rio Erlangga.

Menurut JM, transfer tersebut dilakukan atas perintah terdakwa Hasan Sulaiman.

JM juga mengaku pernah mengantar Rimawaty bertemu Hasan di area parkir restoran cepat saji McDonald's di Makassar.

Dalam pertemuan itu, Rimawaty disebut menyerahkan sebuah bungkusan plastik hitam yang diduga berisi uang tunai Rp800 juta.

Dugaan aliran uang hasil korupsi juga terungkap dari kesaksian A, General Manager perusahaan money changer. A membawa bukti transaksi penukaran uang yang dilakukan sejumlah terdakwa dan saksi. Transaksi tersebut mencakup penukaran rupiah ke dolar Amerika Serikat, dolar Singapura hingga riyal.

Nama yang tercatat dalam transaksi antara lain MABM, Ririn, Rio Erlangga dan Rimawaty Mansyur. Bahkan, A menunjukkan bukti kesamaan nomor seri uang dolar Singapura pecahan 1.000 SGD. Tujuh lembar uang yang sebelumnya dibeli Ririn di money changer disebut kembali ditukarkan ke rupiah beberapa hari kemudian oleh Rio Erlangga.

Jaksa menilai kesamaan nomor seri tersebut menjadi salah satu petunjuk adanya perputaran uang di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perkara.

Kasipenkum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengatakan keterangan enam saksi dalam persidangan tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara.

"Keterangan enam saksi hari ini sangat krusial dan secara terang benderang telah menguatkan konstruksi dakwaan JPU. Proyek ini terbukti sarat dengan rekayasa sejak penandatanganan dokumen fiktif, penanaman ilegal tanpa MoU di lahan BUMN, hingga pencucian uang miliaran rupiah hasil korupsi melalui money changer yang dibongkar langsung di persidangan," kata Soetarmi dalam keterangannya Selasa (6/10/2026).

Dalam perkara ini, JPU Kejati Sulsel mendakwa lima orang. Uvan Nurwahidah disebut sebagai KPA/PPK, Rio Erlangga selaku Direktur PT Citra Agri Pratama, Hasan Sulaiman sebagai Tim Pendamping Pj Gubernur Sulsel periode 2023-2024, Ririn Riyan Saputra Ajnur sebagai ASN Pemkab Takalar, serta Rimawaty Mansyur sebagai Direktur PT Almira Agro Nusantara.

Kelima terdakwa didakwa melanggar Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Ayat 1 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.