Pertimbangan Ibadah, Pemprov Sulsel Siapkan Opsi WFH Tiap Jumat
- Pemprov Sulsel tengah mengkaji penerapan WFH satu hari per minggu, dengan opsi Jumat dipilih agar ASN dapat lebih fokus menjalankan ibadah.
- Kebijakan WFH dinilai mampu menekan konsumsi BBM dan emisi karena berkurangnya mobilitas pegawai yang menggunakan kendaraan pribadi maupun umum.
- Pemerintah pusat menyiapkan kebijakan WFH nasional sebagai langkah efisiensi energi dan antisipasi dampak gangguan pasokan BBM akibat situasi di Selat Hormuz.
Makassar, IDN Times - Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, menyampaikan penerapan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) ASN di daerah masih dalam tahap kajian.
Jufri menjelaskan pemerintah pusat hanya akan menetapkan jumlah hari WFH, yakni satu hari dalam sepekan. Sementara itu, penentuan hari pelaksanaan diserahkan kepada masing-masing daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi setempat.
"Pemerintah pusat itu hanya menetapkan jumlah harinya, satu hari seminggu. Untuk hari apa dipilih terserah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan kondisi daerahnya," kata Jufri dalam wawancara, Jumat (27/3/2026).
1. Opsi WFH Jumat untuk dukung waktu ibadah
.jpg)
Di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, salah satu opsi yang mengemuka adalah pelaksanaan WFH pada hari Jumat. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan waktu ibadah yang dinilai lebih optimal jika pegawai bekerja dari rumah.
"Mungkin kalau kita di Sulawesi Selatan, mungkin hari Jumat kita WFH supaya pegawai bisa fokus beribadah," katanya.
2. Dinilai tekan konsumsi BBM dan emisi
Selain aspek tersebut, Jufri menilai kebijakan WFH juga memiliki dampak terhadap penghematan energi. Berkurangnya mobilitas pegawai dinilai dapat menekan penggunaan kendaraan, baik umum maupun pribadi, sehingga konsumsi bahan bakar ikut menurun.
"Kalau mereka tidak ke kantor, pertama yang naik kendaraan umum juga berkurang, yang naik kendaraan pribadi juga berkurang penggunaan bahan bakarnya, emisi gas buangnya juga bisa ditekan," katanya.
3. Singgung dampak gangguan pasokan BBM di Selat Hormuz
Jufri menyebut kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu langkah dalam merespons kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Meski demikian, dia tetap optimistis pemerintah pusat telah menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan.
Dia menyinggung adanya dua kapal tanker milik Pertamina yang saat ini tertahan di kawasan Selat Hormuz karena faktor keamanan. Selat Hormuz adalah jalur pelayaran internasional paling strategis di dunia yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab.
Indonesia menghadapi tantangan serius terkait penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Penutupan jalur ini memicu kekhawatiran akan kenaikan harga BBM dan komoditas di dalam negeri karena terganggunya rantai pasok minyak mentah dan pupuk dari Timur Tengah.
"Tapi saya selalu optimis bahwa pemerintah, Menteri Bahlil dan Pertamina tentu sudah memikirkan mitigasi kalau terjadi kelangkaan BBM," kata Jufri.
4. Pemerintah pusat siapkan kebijakan WFH nasional
Sebelumnya, pemerintah pusat segera mengumumkan kebijakan WFH sebagai bagian dari upaya efisiensi energi dan anggaran. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut keputusan tersebut telah diambil dan akan diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Purbaya menjelaskan, WFH menjadi salah satu opsi untuk menekan konsumsi energi, terutama bahan bakar minyak (BBM), melalui pengurangan mobilitas. Secara teoritis, pembatasan pergerakan dapat menurunkan konsumsi BBM hingga 20 persen.
Di sisi lain, kebijakan ini tidak hanya dilihat dari aspek penghematan. Purbaya menilai WFH berpotensi mendorong aktivitas ekonomi di sektor lain, seiring meningkatnya konsumsi rumah tangga dan kegiatan usaha. Dampak kebijakan, menurutnya, perlu dilihat secara menyeluruh, termasuk terhadap penerimaan pajak dan pertumbuhan ekonomi.
