Pemprov Sulsel Siapkan Tiga Skema Tangani Kemiskinan, Apa Saja?

Pengurangan beban hidup, kata Darmawan, telah berjalan. Di antaranya yakni masyarakat mendapatkan bantuan tunai, BPJS Kesehatan, hingga bantuan beras terpadu.

Kemudian, peningkatan pendapatan juga diharapkan bisa diberikan kepada masyarakat miskin agar mereka bisa mengusahakan sendiri sehingga menambah pendapatan. Untuk mendukung upaya ini, Pemprov memberikan bantuan seperti bibit yang bias ditanam untuk menghasilkan jangka panjang.

Penanganan kemiskinan ini harus dibarengi juga dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Menurut Darmawan, penanganan kemiskinan tidak boleh sporadis atau sebagian saja melainkan harus menyeluruh.

“Kita sudah mempunyai data by nama by address. Sekarang tinggal teliti apa yang menjadi kebutuhan mereka. Untuk tahun 2023 ini, penanganan kemiskinan tidak secara sporadis tetapi kita akan bertanya minimal apa yang sudah didapat dan apa yang berdampak kepada mereka yang telah diberikan,” kata Darmawan.

Kemudian, Pemprov Sulsel juga bertekad mengurangi angka kemiskinan. Presentasi penduduk miskin meningkat dibandingkan tahun lalu.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat presentase penduduk miskin di Sulsel per September 2022 sebesar 8,66 persen atau 782.320 jiwa. Angka tersebut naik 0,03 persen poin atau naik 4.900 orang terhadap Maret 2022 dan naik 0,13 persen poin atau 16.860 orang terhadap September 2021.

Menanggapi hal tersebut, Darmawan menyampaikan bahwa kemiskinan cukup banyak dipengaruhi kondisi pandemic COVID-19 dalam dua tahun terakhir. Inflasi yang cukup tinggi juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap naiknya angka kemiskinan.

“Sebab naiknya harga maka garis kemiskinan semakin naik. Orang yang dulunya belanja Rp300 ribu tidak miskin, tapi karena harga-harga naik maka garis kemiskinan menjadi Rp400 ribu. Di bawah Rp400 ribu itu disebut lagi orang miskin,” ujar Darmawan.

Darmawan mengatakan pemulihan ekonomi nasional diharapkan akan turut berpengaruh menekan angka kemiskinan. Apalagi Presiden Joko Widodo juga menargetkan agar angka kemiskinan nasional bisa mendekati angka 0 pada 2024 mendatang.

“Tentu kita pahami bahwa semua harus bergerak. Pengurangan kemiskinan ini merupakan sebuah langkah yang sebenarnya sudah lama dilakukan. Tetapi membuat kemiskinan nol mungkin tidak sebab indikator kemiskinan tidak pernah habis. Jadi, pengurangan kemiskinan,” kata Darmawan.