Makassar, IDN Times - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak menerima laporan warga asal Sulsel di Papua dan Papua Barat menjadi korban pada kerusuhan yang terjadi di kedua wilayah tersebut pada Senin (19/8).
Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pemprov Sulsel Asmanto Baso Lewa menuturkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Wilayah Papua dan Papua Barat.
Asmanto menjelaskan, hingga saat ini tidak ada laporan warga Sulsel yang menjadi korban kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Laporan itu diterima Asmanto dari Ketua KKSS Papua, Mansur pada Senin petang.
"Sejauh ini belum ada laporan warga Sulsel yang jadi korban atau diusir, dan semoga itu tidak ada. Kita terus berkoordinasi dengan Pemda, kepolisian dan TNI untuk memberikan rasa aman bagi seluruh warga di Papua terkhusus pendatang," kata Asmanto kepada wartawan di Makassar, Senin (19/8).
Dia juga mengimbau agar masyarakat Papua dan Papua Barat tidak terpancing dengan kasus mahasiswa Papua di Surabaya, Malang, dan Semarang. Pemprov Sulsel, kata dia, mengutuk keras adanya tindakan rasis yang ditujukan kepada warga Papua.
Di Makassar sendiri, kata Asmanto juga dilakukan aksi protes oleh beberapa mahasiswa di Asrama Mahasiswa Papua Jl Lanto Dg Pasewang. Demo yang dilakukan kondusif karena mendapat pengawalan dari aparat keamanan.
"Mereka tetap menyampaikan pendapat mereka. Di sana sudah aksi juga, petugas sudah ada di lapangan. Semoga mereka bisa memahami bahwa kondisi yang ada di Jawa Timur beda di sini, jangan di bawa ke mana-mana," tutupnya.
Diduga penyebabnya adalah amarah matas adanya tindakan main hakim sendiri terhadap mahasiswa Papua di Kota Surabaya, Semarang, dan Malang. Mereka dihakimi karena adanya gambar yang menunjukkan bendera merah putih dibuang ke dalam selokan di depan Asrama Mahasiswa Papua.
Foto ini lalu viral di media sosial. Sehari sebelum adanya pembakaran gedung DPRD Papua Barat, Gubernur Papua Lukas Enembe menyampaikan beberapa pesan kepada warga Papua dan juga warga Indonesia secara keseluruhan.
Pemerintah Provinsi Papua merasa empati dan prihatin atas insiden yang terjadi di Kota Surabaya, Kota Semarang dan Kota Malang terkait adanya penangkapan dan atau pengosongan Asrama Mahasiswa Papua di Kota Surabaya oleh aparat keamanan.
"Pemerintah Provinsi Papua menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh aparat keamanan sepanjang dilakukan secara proposional, profesional dan berkeadilan," tulis Lukas dalam keterangan persnya pada Minggu (18/8).