Pemkot Palopo Siapkan Rp15 Miliar untuk PSU Pilkada

06 Mar 2025, 13:05 WIB

Pj Wali Kota Palopo, Firmanza. (IDN Times/Asrhawi Muin)

Makassar, IDN Times - Pj Wali Kota Palopo, Firmanza, memastikan kesiapan pemerintah dalam mendukung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo. Pemkot telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta menyiapkan anggaran sekitar Rp15 miliar.

"Insyaallah siap. Kita sudah komunikasi sama KPU, Bawaslu, sudah ada estimasi anggaran dan Bapak Gubernur juga sudah perintahkan untuk kita siapkan," kata Firmanza saat ditemui pada sela kegiatan High Level Meeting TPID di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (6/3/2025).

1. Diambil dari belanja tak terduga

ilustrasi Anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Firmanza menjelaskan bahwa anggaran PSU akan dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Alokasi ini diambil dari efisiensi anggaran dan Belanja Tidak Terduga (BTT).

"Anggarannya masih bersumber dari APBD. Kita siapkan sekitar Rp15 miliar. Kita ada dua sumber mata anggaran efisiensi dan BTT. Itu mungkin kita rencanakan di situ," katanya.

2. Pemkot Palopo dukung KPU untuk PSU

Ilustrasi pemungutan suara ulang. (IDN Times/Ashrawi Muin)

Firmanza menegaskan bahwa peran pemerintah kota dalam PSU ini hanya sebatas mendukung KPU sebagai penyelenggara utama. Pihaknya hanya menyediakan dana dan mendukung KPU.

"Kami ini kan hanya supporting saja. Kita hanya menyediakan dana kepada KPU. Saya kira KPU-lah yang sebagai penyelenggara. Kita hanya mensupport mereka," kata Firmanza.

3. PSU diharapkan berjalan aman dan damai

Ilustrasi Pemungutan suara ulang (PSU). (IDN Times/Ashrawi Muin)

Firmanza berharap PSU dapat berjalan lancar, aman, dan damai sesuai dengan aturan yang berlaku. Dia menegaskan pelaksanaan PSU ini adalah perintah undang-undang, sehingga harus dilaksanakan dengan baik.

"Ini kan perintah undang-undang. Jadi memang harus dilaksanakan. Kita berharap bisa berjalan secara aman dan damai," kata Firmanza.

PSU Pilkada Palopo digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi Trisal Tahir karena ketidakjelasan keaslian ijazahnya. PSU akan diikuti oleh tiga pasangan calon yang tersisa, serta pasangan baru yang diusung oleh partai politik pengusung Trisal, namun tanpa dirinya.