Pemkot Makassar Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan saat WFH

Menurut Munafri, sektor pelayanan publik seperti kelurahan dan kecamatan harus tetap beroperasi secara maksimal. Unit pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh kosong meski kebijakan WFH diterapkan.

Munafri menyebut organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki fungsi pelayanan tetap diwajibkan menyiapkan personel di kantor. Hal ini bertujuan agar aktivitas layanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa.

"Peayanan itu tidak bisa dia tidak ada. Jadi pelayanan seperti di kelurahan, di kecamatan harus maksimal," katanya. 

Munafri menegaskan WFH bukan cuti atau libur, melainkan tetap bekerja dari rumah dengan tanggung jawab penuh. ASN diminta tetap siaga dan responsif selama menjalankan tugas dari luar kantor.

Munafri mengingatkan seluruh jajaran untuk segera merespons komunikasi dari pimpinan. Respons tersebut termasuk panggilan telepon dalam waktu singkat.

"Saya tidak mau tahu kalau pada saat WFH lalu saya mencari apakah itu kepala dinas, apakah siapa, dalam 5 menit saya telepon harus angkat telepon. Bukan liburan ini, bukan cuti, ini kerja dari rumah, tetap kerja," tegasnya.

Di sisi lain, pejabat struktural tetap diwajibkan bekerja dari kantor. Munafri menyebut ASN eselon II dan III tidak mengikuti skema WFH.

Selain itu, camat, lurah, serta OPD yang menangani pelayanan publik tetap harus hadir di kantor. Kehadiran tersebut untuk memastikan layanan kepada masyarakat berjalan normal.

"Eselon II, eselon III masuk. Camat, lurah, dan OPD yang pelayanan juga masuk," kata dia.