Makassar, IDN Times - Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menanggapi kabar penutupan salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Panakkukang. Hal itu berdampak pada distribusi Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah sekolah.
Munafri menegaskan Pemerintah Kota tidak terlibat langsung dalam pengaturan dana program tersebut.
"Kami tidak terlibat di masalah dana yang kemarin. Itu bukan ranah pemerintah kota," kata Munafri di Makassar, Sabtu (4/10/2025).
Meski begitu, Munafri menekankan program MBG merupakan inisiatif nasional dari Presiden Prabowo yang harus dijalankan sesuai standar gizi. Dia mengingatkan kualitas makanan untuk anak sekolah dasar tidak boleh turun dari batas yang telah ditentukan.
"Artinya begini, makanan ini kan program Presiden Prabowo. Ini benar-benar program yang sangat baik untuk meningkatkan gizi anak-anak. Nah, sehingga memang harus ditakar, gizi yang diberikan kepada anak-anak sekolah setiap harinya. Jangan di bawah dari standar yang sudah ada," jelasnya.
Munafri menilai peran Pemerintah Kota Makassar berada pada ranah pengawasan standar gizi dalam program MBG. Ia menyebut, penerima manfaat harus tetap mendapat makanan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kita normatif saja, bagaimana standarisasinya, ya itu yang harus diberikan," katanya.
Sebelumnya, dapur SPPG Panakkukang 02 ditutup akibat polemik pagu Rp6.500 per porsi. Angka itu dinilai pengelola tidak mencukupi biaya produksi makanan bergizi.
Penutupan dapur membuat distribusi makanan ke ratusan murid sekolah dasar terhenti. Salah satu yang terdampak adalah SD Negeri Tamamaung 1 di Kecamatan Panakkukang.